Rabu, 18 Mei 22

Dewan Pers Nyatakan Berita Radar Bogor Melanggar Kode Etik

Dewan pers mengeluarkan sikap atas pemberitaan Radar Bogor pada hari Rabu 30 Mei 2018, tentang Megawati dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) mendapat Rp 112 Juta. Menurut Dewan Pers berita Radar Bogor melanggar kode etik.

Sikap Dewan Pers juga terkait dengan peristiwa penyerangan Kantor Redaksi Radar Bogor oleh massa berseragam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetya yang akrab dipanggil Stanley melalui rilis yang diterima redaksi menyatakan bahwa rekomendasi itu dikeluarkan setelah melalui kajian dari berita yang diterbitkan oleh Radar Bogor, melihat langsung lokasi kejadian terkait peristiwa penyerangan Kantor Redaksi Radar Bogor, dan hasil rapat pleno Dewan Pers tanggal 4 Juni 2018..

Ia menjelaskan, peristiwa penyerangan terhadap Radar Bogor adalah buntut dari diterbitkannya berita Harian Radar Bogor pada edisi Rabu, 30 Mei 2018 yang berjudul “Ongkang-ongkang Kaki dapat Rp 112 Juta” yang dianggap menyudutkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Berdasarkan pertimbangan pada peristiwa itu, Dewan Pers menyatakan 3 hal. Pertama Dewan Pers menilai berita (Ongkang-ongkang kaki dapat 112 juta rupiah) tersebut melanggar pasal 1 dan 3 dalam kode etik jurnalistik,” ujar Yosep.

Dalam pasal 1 Yosep mengungkapkan pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 1 soal kewajiban seorang wartawan untuk menghasilkan berita akurat dan berimbang.

“Selain itu, Radar Bogor juga dinilai melanggar pasal 3 tentang larangan pencantuman fakta dan opini yang menghakimi dan kewajiban untuk menerapkan asas praduga tak bersalah,” imbuhnya.

Untuk itu Dewan Pers merekomendasikan agar Radar Bogor memuat hak jawab dari Megawati Soekrnoputri atau yang mewakili disertai dengan permintaan maaf kepada Megawati Soekarnoputri dan pembaca. Kalimat permintaan maaf,menurut Yosep, dimuat di bagian akhir dari hak jawab.

Namun dalam poin kedua, Dewan Pers sangat menyayangkan aksi penyerangan yang dilakukan massa PDI Perjuangan ke kantor Radar Bogor. Untuk itu Dewan Pers meminta Radar Bogor agar sengketa tersebut diselesaikan lewat jalur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam pasal tersebut Yosep menerangkan bahwa setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan penjara paling lama dua (2) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)

“Intimidasi dan dugaan kekerasan terhadap Radar Bogor tidak dapat dibenarkan dan berpotensi melanggar pasal 18 ayat 1 tersebut,” papar Yosep.

Sedangkan untuk poin ketiga, Dewan Pers meminta kepada aparat hukum yang berwenang agar mengambil tindakan hukum sepatutnya. Hal tersebut menurut Stanley perlu dilakukan demi tegaknya kemerdekaan Pers.

Berita Terbaru
Berita Terkait