Senin, 27 Juni 22
Beranda Featured Anggota DPRD Bogor Minta Disdik Jangan Ada Siswa Putus Sekolah

Anggota DPRD Bogor Minta Disdik Jangan Ada Siswa Putus Sekolah

0

BOGOR – Tanggapi surat edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor: 07/D/SE/2016 tentang pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP), tertanggal 4 Agustus 2016, anggota Komisi D DPRD Kota Bogor, Christian mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor segera melakukan sosialisasi.

“Pemeritah Kota (Pemkot) Bogor melalui Disdik wajib segera melakukan sosialisasi KIP ke tiap sekolah, mengingat waktu yang singkat hingga 30 Agustus 2016,” tukas Christian sat diwawancarai indeksberita.com, Minggu (7/8/2016).

Anggota Legislatif (aleg) DPRD Kota Bogor ini menegaskan, adalah tugas Disdik dan sekolah untuk memastikan KIP tidak tersebut bisa dimanfaatkan siswa tidak mampu dan diketahui para wali murid.

“Fungsi KIP yang tujuannya agar siswa tidak mampu bisa memperoleh haknya dalam pendidikan, belakangan diketahui tidak optimal lantaran pasifnya pihak sekolah dan Disdik Kota Bogor melakukan sosiliasi. Dampaknya, tidak sedikit anak putus sekolah karena ketidakmampuan membayar, baik di swasta mau pun negeri,” tutur politisi yang juga Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Kota Bogor.

Kata Cristian, pihaknya mengantongi sejumlah nama siswa tidak mampu yang tidak mendapat KIP. Dia menyebut beberapa nama diantaranya Duby Yaszi yang harus putus sekolah dari SMK Tridarma karena tunggakan sekolah saat kelas 2, Dimas Prayoga, anak tidak mampu di sekolah yang sama hingga Denis, juga siswa tidak mampu di SMA Siliwangi.

“Mereka tidak mendapat KIP. Dan, saya pikir masih banyak lagi sejumlah nama siswa miskin yang tidak memperoleh haknya. Kedepan, sebagaimana disampaikan surat edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, wajib dipastikan siswa tidak mampu mendapatkan haknya melalui KIP,” tukasnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Kota Kota Bogor, Jana Sujana saat dimintai komentarnya, mengatakan, pihaknya mendukung pendataan KIP.

“Tapi, pendataannya jangan sampai salah sasaran. Pendataan ini bisa langsung kerjasama dengan operator dapodik yang ada di sekolah, maupun di Disdik. Karena, data dapodik itu tiap semesternya bisa berubah disesuaikan dengan jumlah siswa yang mutasi,” tuturnya.

Atau, dalam pendataan nanti, sambungnya, bisa melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Melalui Disdukcapil, penduduk yang berhak mendapatkan KIP bisa dilihat dari status kependudukannya. Disdik Kota Bogor sendiri akan merespon dan memberikan sosialisasi kepada sekolah-sekolah terkait penyaluran dana KIP agar tidak salah sasaran. Sebab, lewat dana ini akan memeratakan pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah tahun 2020 masyarakat Indonesia tingkat SLTA diharapkan lulus 100 persen,” tuntasnya.

Berikut surat edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor: 07/D/SE/2016 tentang pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP), tertanggal 4 Agustus 2016 :

Yth. Kepala Sekolah
Seluruh Indonesia

Menyusuli surat edaran kami Nomor: 07/D/SE/2016 Tentang Pendataan Siswa Penerima KIP tanggal 4 Mei 2016 dengan hormat kami sampaikan bahwa KIP telah dikirimkan kepada 17.343.812 siswa/anak usia 6 – 21 tahun dari keluarga miskin.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar anak dapat memperoleh manfaat KIP kami mohon kesediaan Saudara untuk mendata siswa penerima KIP dan siswa yang berasal dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ke dalam aplikasi Dapodik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menanyakan kepada seluruh siswa apakah sudah menerima KIP dan membawa kartu tersebut ke sekolah;

2. Memasukkan data KIP ke Aplikasi Dapodik paling lambat 31 Agustus 2016. Jika nama di KIP sesuai dengan Dapodik maka sekolah klik kolom . Apabila terdapat perbedaan penulisan nama yang tertera dalam KIP maka tetap dimasukkan dengan mengisi secara manual pada kolom

3. Memasukkan data KKS ke dalam aplikasi dapodik pada kolom apabila siswa tersebut tidak mendapatkan KIP namun berasal dari orangtua pemegang KKS;

4. KIP dan KKS yang sudah dimasukkan dalam aplikasi Dapodik dikembalikan kepada siswa yang bersangkutan; Peserta didik yang layak mendapatkan KIP tapi tidak memiliki KIP/KKS/KPS maka sekolah menginputkannya pada kolom dan mengisi alasannya pada kolom

5. KIP tidak dapat dipindahkan kepemilikan kepada orang lain selain nama yang tercantum dalam kartu; Anak yang telah putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang mempunyai KIP agar didaftarkan kembali bersekolah paling lambat 31 Agustus 2016.

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal, Kemdikbud;
3. Inspektur jenderal, Kemdikbud;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indoensia;
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Seluruh Indonesia.