Kamis, 7 Juli 22

Dewan Gaji Gede, Kerja untuk Rakyat Setengah Hati?

BOGOR – Seringnya absen sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor disayangkan Ketua Masyarakat Bogor Raya (MBR), Nursirwan. Pengamat parlemen daerah yang bertempat tinggal di Cisarua, Kabupaten Bogor ini mengaku sudah lama mengetahui dan merasa prihatin dengan perilaku malas para wakil rakyat.

“Wakil rakyat malas ngantor, lalu bagaimana dia memperjuangkan rakyat? Setahu saya, para anggota dewan Kabupaten Bogor kan baru mendapatklan kenaikan pendapatan. Kenapa hal itu bukannya memtivasi untuk memikirkan rakyat tapi malas sebaliknya kontra produktif,” tandasnya kepada indeksberita.com, Senin (7/3/2016).

“Sebatas diketahui, berdasarkan Perbup Nomor 14 tahun 2015 ini, tunjangan Perumahan anggota dewan mengalami kenaikan mencapai 5 juta rupiah,” terang pria yang akrab dipanggil Iwan.

Dia juga membeberkan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Bogor, pada tahun 2010 hingga bulan oktober tahun 2015. Dia menyebutkan, Ketua DPRD mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp11.400.000, Wakil Ketua Rp9.690.00, sementara anggota mendapat Rp 8.550.000.

Dia juga merinci penghasilan anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019. Penghasilan tersebut terdiri dari, tunjangan representasi Rp1.575.000, tunjangan istri/ suami Rp157.500, tunjangan anak Rp63.000, tunjangan jabatan Rp2.283.750, tunjangan beras Rp279.040, tunjangan paket Rp157.500, tunjangan komisi Rp121.800, tunjangan Balegda Rp121.800, tunjangan perumahan Rp11.900.000 (sebelum naik) dan tunjangan komunikasi intensif Rp5.353.000. Jadi, total penghasilan bulanan anggota DPRD Kabupaten Bogor sebesar Rp22.014.392.

“Nah, di tahun 2015 lalu, tepatnya di bulan november 2015, upah untuk porsi Ketua mendapat kenaikan menjadi Rp16.000.000, Wakil Ketua Rp15.000.000, sedangkan anggota mendapat kenaikan menjadi Rp14.000.000. Kenaikan tersebut berdasarkan harga sewa rumah berikut isinya, listrik, PAM dan telepon. Yang kita pertanyakan, dengan penghasilan bertambah, apa yang sudah dilakukan dewan untuk memajukan Kabupaten Bogor? Masak iya wakil rakyat itu malah makan gaji buta,” kesalnya.

Nursirwan juga membandingkan dengan gaji dan tunjangan DPRD Propinsi Jawa Barat. Menurut dia, penghasilan legislator DPRD Kabupaten Bogor terbilang yang tertinggi se-Jawa Barat.

“Cek saja, gaji dan tunjangan hanya kalah  sedikit dibandingkan DPRD Provinsi Jabar, yakni untuk ketua DPRD Rp25 juta, Wakil Ketua  Rp 24 juta dan anggota  Rp23 juta,” tutupnya. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait