Rabu, 30 November 22

Deputi V KSP : Kami Apresiasi Nasionalisme Para Pemuda di Lumbis Ogong

Selama ini jika kita mendengar kata-kata Perbatasan,maka yang ada dibenak kita adalah Pos-Pos Militer, Jalan Batas maupun pesatnya sarana insfratruktur dan pelayanan publik yang melambangkan kekuatan dan kesejahteraan negara tersebut. Sarana dan fasilitas tersebut memang akan mudah kita jumpai. Sebagai contoh, jika kita pergi ke Keningau, Nabawan, Tenom maupun wilayah-wilayah lain yang secara geografis merupakan daerah Perbatasan  di Sabah-Malaysia. Berbagai pelayanan publik dan vasilitas-vasilitas yang menggambarkan kesejahteraan masyarakatnya, bukan merupakan hal sulit untuk kita temui.

Namun apabila kita bergeser sekitar 30 menit ke Kecamatan Lumbis Ogong,Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, akan menjadi sebuah hal yang miris lantaran fasiltas dan pelayanan publik yang dengan mudah akan kita jumpai di wilayah-wilayah Perbatasan di Sabah-Malaysia tak kan kita temui di Lumbis Ogong. Akan tetapi, dalam segala keterbatasan yang terjadi diwilayahnya, geliat dan tekat para aktivis dan masyarakat diwilayah tersebut untuk menangkal rangsangan dan ketergantungan kepada negara lain (Malaysia-red) mendapat pujian berbagai pihak.

Salah satu apresiasi terhadap Nasionalisme masyarakat di Lumbis Ogong tersebut datang dari Jaleswari Primowardani, Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM- Kantor Staf Presiden saat menerima kunjungan DPP Pemuda Penjaga Perbatasan, Garda Muda Kabudaya dan beberapa elemen lain dari Kalimantan Utara di Gedung Bina Graha Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat, Senin (5/6/2017).

“Kita benar-benar sangat mengapresiasi Pemuda Penjaga Perbatasan dan elemen lain di Lumbis Ogong yang terus berupaya lewat berbagai cara demi tetap tumbuhnya nasionalisme,” ucap wanita yang akrab dipanggil Dani tersebut.

Dani juga menegaskan untuk menindaklajuti keluhan maupun aspirasi dari para tokoh pemuda tersebut dengan segera melakukan kajian untuk dibawa dalam  rapat interdep sehingga akan ditemukan solusi dalam mengatasi kompleksitas  dari kesenjangan pembangunan di wilayah tersebut.

“Kita juga akan segera turun ke lapangan untuk menganalisa sehingga akan ditemukan solusi termasuk opsi pembentukan Daerah Otonomi Baru disana dan hasilnya nanti secepatnya akan kita laprkan kepada Presiden,”ujarnya.

Terkait yang terjadi di wilayah perbatasan, anggota Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Kalimantan Utara, Eddy Santry, justru menyayangkan pihak-pihak yang terkesan lamban merespon kebijakan Presiden termasuk dalam hal pembentukan DOB. Menurutnya, seleksi ketat yang dipersyaratkan Presiden untuk pembentukan DOB, hendaknya dapat menjadi jalan keluar dan bukan malah menjadi jalan buntu terkait aspirasi masyarakat.

Tentang mengatasi kesenjangan pembangunan diwilayah perbatasan khususnya di Lumbis Ogong, Eddy menegaskan bahwa opsi paling tepat adalah mendekatkan pelayanan publik ketengah-tengah masyarakat yang sudah sekitar 71 tahun tidak pernah dirasakan oleh masyarakat ditempat tersebut, melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru dan seleksi ketat dari Presiden adalah kuncinya.

“Selama ini saya lihat masih ada saja pihak-pihak yang berkeyakinan bahwa apabila wilayah tersebut mekar menjadi DOB pasti akan membebani fiskal negara tapi yang bersangkutan tidak turun ke lapangan. Padahal berdasarkan riset kami di wilayah perbatasan ini, saya yakin masyarakat di Lumbis Ogong (Kecamatan tersebut  masuk dalam perencanaan DOB Kabuadaya Perbatasan) justru malah senang dengan adanya seleksi ketat untuk syarat sebuah pemekaran,” papar aktivis dari kelompok Relawan yang terkenal dekat dan loyal dengan  Presiden Jokowi tersebut.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait