Dedy Sitorus : Pembangunan Di Perbatasan Adalah Prioritas

Wilayah Perbatasan disamping pintu masuk juga menjadi sebuah simbol kedaulatan dari sebuah negara. Sehingga mau tidak mau, pembangunan di perbatasan memang seyogyanya lebih ekstra. Untuk itu apabila ada anggapan yang mengatakan bahwa Pemerintahan Jokowi abai terhadap Perbatasan, maka hal tersebut adalah pendapat yang salah.

Demikian diutarakan Wakil Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Dedy Sitorus di Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu (3/2/2019). Menurut Dedy, antara Jawa dengan daerah lain mendapatkan porsi yang sama dari TKN terutama dari Jokowi sendiri.

“Bagaimana ada anggapan seperti itu, sedangkan kita tahu konsep Jokowi adalah Nawacita serta pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?. Jadi itu sangat tidak benar. Justru Pak Jokowi lah yang mencananangkan Satu Harga bagi wilayah satu dengan lainya,” ucap Dedy.

Bahkan menurut Dedy, terlepas dari Kampanye, wilawah Luar Jawa terutama perbatasan seperti Sebatik, Krayan dan Lumbis Ogong, adalah prioritas pembangunan. Dedy mengakui bahwa Nawacita belum sempurna, namun bukan berarti tidak berjalan.

“Seperti Lumbis Ogong dan Krayan, kita tahu bahwa wilayah tersebut memang sampai saat ini masih mengalami ketertinggalan. Makanya kita akan terus mengupayakan agar wilayah-wilayah yang saat ini menjadi daerah pinggiran mampu benar-benar menjadi garda depan,” tandasnya.

Diketahui, Lumbis Ogong adalah salah satu wilayah Perbatasan RI dengan Malaysia yang terletak di Kabupaten Nunukan dan berbatasan langung dengan Sabah. Masyarakat di wilayah ini apabila ingin mendapatkan pelayanan Publik seperti Kesehatan atau pengurusan admisnistrasi lainya, harus mengeluarkan ongkos sedikitnya 5-7 juta sekali jalan ke Ibu Kota Nunukan.

Sungai juga menjadi satu-satunya sarana akses transportasi sehingga selain harus mengeluarkan ongkos yang tidak sedikit, juga membutuhkan waktu sekitar 12 jam atau lebih menuju Kota Nunukan. Sedangkan apabila mereka menuju Kota Kota di Sabah seperti Nabawan atau Keningai, masyarakat di Lumbis Ogong hanya butuh waktu sekitar 3 jam. Sehingga tak heran jika masyarakat diwilayah ini lebih condong untuk mendapatkan pelayanan publik di Malaysia ketimbang di Indonesia.

“Secepatnya saya akan survey walau dengan menggunakan Helikopter ke wilayah Lumbis Ogong dan Krayan. Intinya, semua wilayah dan rakyat Indonesia harus mendapatkan porsi yang sama di dalam pembangunan,” tandas Politisi PDIP itu.

Mengenai tuntutan DOB (Daerah Otonomi Baru) yang disuarakan masyarakat di Nunukan, Dedy mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan aspirasi yang wajib di hormati. Namun menurut Dedy, Pemerintah mempunyai pertimbangan tersendiri sehingga pembentukan DOB hingga kini masih moratorium.

Sebagaimana diketahui, ada sedikitnya 3 wilayah di Kabupaten Nunukan yang saat ini menginginkan pisah dari Kabupaten Induk dan membentuk Daerah Otonomi sendiri yakni , CDOB Kabudaya Perbatasan, CDOB Krayan dan Calon Kota Sebatik.

“Pemerintah pasti memperimbangkan yang terbaik untuk wilayah itu,” pungkasnya.