Dedy Sitorus : Dampak Ekonomi Akibat Corona Adalah Tanggung Jawab Bersama

Selain menyebabkan kerugian secara medis terhadap mereka yang terjangkit, Covid – 19 juga menimbulkan kerugian ekonomi terhadap masyarakat luas. Physical distancing yang diambil oleh Pemerintah, memang cukup efektif dalam menanggulangi penyebaran virus yang berasal dari Wuhan – Tiongkok tersebut. Namun dalam sisi lain, pola physical distancing merupakan sebuah kondisi yang sangat berat terutama bagi masyarakat yang berprofesi diluar rumah seperti pedagang, buruh, tani , nelayan hingga pelaku jasa transportasi.

Seperti yang saat ini dialami para pedagang kuliner secara asongan maupun yang mempunyai tempat mangkal, selama berlakunya physical distancing ini, hampir semua pedagang kuliner tersebut merugi cukup besar. Joko, seorang pedagang kulinar asongan kepada Pewarta mengaku selama diberlakukannya physical distancing di Nunukan, pendapatanya menurun sangat drastis.

” Pada hari biasa saja pendapatan saya dan teman-teman seprofesi tidak stabil. Kadang untung dan kadang rugi. Tapi sekarang bukan lagi minim pendapatan tapi sangat rugi” tutur Joko, Selasa (7/4/2020).

Diakui oleh Joko bahwa pihaknya mendukung sepenuhnya atas kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus Corona ini. Namun ia juga mengakui bahwa ia merupakan kepala rumah tangga yamg selama ini mengandalkan penghasilan dari berdagang keliling.

” Kami ini ibarat kalau tak kerja makan, sedangkan tempat kerja kami adalah di lapangan. Sedangkan utnuk modal usaha kecil – kecilkan ini kami dapat demgan cara pinjam di Bank. Jadi tak perlu dibayangkan namun difikr secara logis saja temtang bagaimana beratnya perekonomian kami saat ini?,” tandasnya.

Alhasil, Joko dam teman – temanya lebih memilih mengikuti saran Pemerimtah yakni berdiam dirumah sebagai dukungan memerangi Corona dengan segala konsekwensi tak ada pemasukan sementara pengeluaran dalam keuangan tak mampu mereka tahan. Dalam pantauan pun, sejak ditetapkanya darurat Corona oleh Pemerintah. Daerah Nunukan, hampir tak nampak para pedagang kulinar keliling yang menjajakan dagangannya.
Terkait hal tersebit, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR – RI ) Dedy Sitorus menilai bahwa Physical Distancing adalah sebuah bentuk kebijakan yang dilematis. Di satu sisi diperlukan aksi nyata pembatasan jarak fisik atau dengan cara diam dirumah, sementara disisi lain telah membuat terhentinya aktifitas para pekerja dan pengusaha di lapaangan.

“Kita semua harus akui bahwa physical distancing adalah sebuah kebijakan yang dilematis. Di satu sisi kita lihat sangat efektif menangkal penyebaran virus, namun sisi lain tak sedikit saudara – Saudara kita yang harus menghentikan mata pencaharian mereka,” tutur Dedy menanggapi persilakan yang dialami para pedagang dan kuliner di Nunukan tersebut.

Lebih lajut menurut Dedy, para pedagang kecil dan asongan adalah salah satu pilar penyangga ekonomi yang masuk kategori pendapatan harian. Sehingga berhentinya aktivitas mereka sebagaimana yang dilakukan para pedagang asongan dan kuliner di Nunukan, dipastikan akan berpengaruh pada perekonomian yang apabila tak segera disikapi, akan menjadi persoaalan baru yang sangar mungkin lebih menghawatirkan dari virus corona itu sendiri.

“Ketika mereka tidak beraktivitas, seyogyanya Pemerintah dari Pusat, Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten atau Kota bergotong-royong membantu menopang kehidupan mereka,” ujarnya.

Dedy mengingatkan, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani wabah virus corona (covid-19), maka semua pihak terutama Pemerintah Daerah harus sigap menyikapinya.

Karena alokasi anggaran tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, maka Dedy seharusnya Pemerintah Daerah menyikapinya dengan melakukan pendataan. Hal tersebut, menurut Dedy adlah langkah wajib karena ada beberapa poin dalam Perpu itu yang merupakan solusi bagi kalangan pengusaha mikro seperti para pedagang kuliner dan asongan di Nunukan tersebut.

“Saran saya, Pemerintah Daerah segera lakukan pendataan. Utamakan mentarget keluarga yg memang sama sekali kehilangan pencaharian dan tidak punya tabungan serta mereka yg berusia lanjut, Utamakan juga mereka punya anak balita, difabel dan orangtua tunggal. Di luar kelompok pedagang kecil masih ada buruh harian, buruh tani, nelayan. Ini harus ada sinergi antara tiga tingkat pemerintahan itu. Jangan hanya berharap pemerintah pusat,” pungkas Dedy