Minggu, 24 September 23

Daripada Menebar Kecurigaan, Lebih Baik Awasi Rekapitulasi Suara

Beredarnya secara luas formulir C1 di Pilkada Jakarta dengan perbedaan hasil suara yang sangat mencolok, harus disikapi. Sebagai contoh, penyebaran  hasil penghitungan suara di TPS 77 Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dimana pasangan calon nomor 2 menang mutlak sebanyak 530 suara, pasangan calon 3 mendapatkan 7 suara dan pasangan calon 1 mendapatkan 1 suara. Atau di TPS 50 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kepala Gading, Jakarta Utara pasangan calon nomor 2 mendapatkan suara 296 sementara pasangan calon nomor 1 dan 3 sama mendapatkan masing-masing dua suara. Serta di TPS 32 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur pasangan calon nomor 2 meraup suara mutlak dengan 449 suara sementara pasangan calon nomor 1 dan 3 memperoleh suara nol.

Penyebaran hasil C1 dengan hasil yang mencolok, bukan tanpa maksud. Dalam situasi dimana informasi beredar dengan cepat tanpa sumber dan konfirmasi, penyebaran hasil C1 dapat menimbulkan kesan adanya potensi kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Pihak yang merasa menang ataupun kalah dapat menilai secara berbeda terhadap hasil C1 yang menyebar tersebut.

Sebaiknya KPU jarus bertindak untuk menghindari kecurigaan dan opini publik yang tidak benar dari beredarnya formulir C1 tadi. Oleh karena itu, KPU perlu menyampaikan informasi hasil C1 secara cepat. Salah satu caranya dapat bergerak maraton untuk secara cepat mempublikasikan hasil pemungutan suara melalui lamam resmi yang sistemnya sudah dibangun oleh KPU jauh-jauh hari. Meskipun tidak resmi, pengunggahan C1 dapat secara cepat diakses oleh masyarakat pemilih, dan membuktikan kebenaran dari informasi yang beredar melalui media sosial dan pesan berantai tersebut.

Kecepatan publikasi formulir C1 ini, setidaknya sebagai kontrol bagi perbincangan masyarakat pemilih yang menilai secara berbeda terhadap hasil C1 ini. Pengunggahan dapat secepat mungkin dilakukan karena Jakarta sangat mudah melakukan itu.

Sebaliknya publik tidak harus selalu merasa curiga. Harus diketahui, semua pasangan calon memiliki saksi di TPS. Hasil kesaksian di TPS menjadi bahan dasar untuk data pembanding dalam proses rekapitulasi suara selanjutnya. Selain mengawasi proses pemungutan yang jurdil, saksi TPS juga mengawal suara masing-masing pasangan calonnya hingga ke tahapan rekapitulasi berikutnya.

Apabila terjadi perbedaan hasil suara, maka saksi dapat mengajukan keberatan. Saksi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulas dari hasil penghitungan suara. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi, penyelenggara Pemilu seketika melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

Itulah kenapa hasil quick count dan rekapitulasi C1 bukan menjadi dasar dari pengumuman hasil suara yang resmi. Quick count hanya mencuplik sebagian jumlah TPS, sementara rekapitulasi di C1 hanya menjawab kebutuhan masyarakat pemilih untuk mengetahui hasil suara dengan cepat dan terbuka.

Pentingnya rekapitulasi suara berjenjang, adalah membuka peluang bagi pasangan calon untuk mencari kebenaran dan validasi data-data dari seluruh TPS. Jika ada penyelenggara Pemilu yang salah administrasi dalam penghitungan atau atas kesengajaan mengubah suara maka proses penghitungan suara secara berjenjang menjadi sarana bagi saksi pasangan calon untuk melakukan perbaikan.

Jadi, daripada mempertanyakan dokumen yang ganjil, menyebarkan hasil suara dengan tujuan tertentu atau bahkan membangun opini publik yang tidak lurus, alangkah baiknya data-data tersebut dibawa ke proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang sekarang berlangsung dan ke jenjang berikutnya sesuai tahapan yang dijadwalkan. Mencari keadilan suara penting, menegakkan kebenaran jauh lebih penting.

 

Masykurudin Hafidz, Kordinator Nasional JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait