Selasa, 6 Desember 22

Cegah Penyelundupan Narkoba, Presiden Minta Menlu Bicara ke Negara Tetangga

Peredaran narkoba yang marak di Indonesia ditengarai berasal dari sejumlah negara tetangga telah menjadi tempat transit penyelundupan narkoba. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno P.L. Marsudi untuk berbicara dengan pemimpin negara tersebut.

“Presiden meminta kepada Ibu Menlu untuk berbicara kepada negara tersebut, menyampaikan apa yang menjadi permasalahan, dan sekaligus nota keberatan dari pemerintah RI (Republik Indonesia),” demikian kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6/2016).

Pada Rapat Terbatas, menurut Pramono, dilaporkan beberapa negara tetangga sebagai tempat transit penyelundupan narkoba sebelum masuk ke Indonesia, baik melalui udara, maupun melalui laut.

Pramono lanjut mengingatkan, Presiden Jokowi sudah menyampaikan pernyataan perang melawan  narkoba pada Minggu (26/6) lalu.

Pemerintah, lanjut Pramono, secara pasti sudah mengetahui bahwa penyelundupan ini terjadi karena ada perbedaan harga, yang kedua karena persoalan tarif, dan juga masih adanya peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang mengenai Rezim Devisa Bebas, dan Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri, yang memungkinkan transaksi itu tidak menggunakan L/C, sehingga dengan demikian memudahkan untuk orang atau aktivitas penyelundupan itu bisa leluasa.

Dengan begitu, kata Pramono, Presiden telah meminta kepada jajaran kementerian terkait untuk melakukan pembenahan, termasuk kalau diperlukan mengubah aturan perundang-undangan.

“Sehingga para penyelundup itu tidak serta-merta bebas dengan mudah mengeluarkan uangnya dari republik ini,” katanya.

Pramono juga menyampaikan, bahwa Presiden telah menyepakati barang hasil selundupan yang selama ini dimusnahkan, walaupun dalam peraturan perundang-undangan memungkinkan untuk dilakukan dilelang, hal ini dimaksudkan agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Hasil selundupan tidak semuanya akan dimusnahkan, tetapi akan dilelang. Dan apabila dimungkinkan, diberikan kesempatan kepada Bulog,” ujar Pramono.

Seskab menambahkan, Presiden juga telah menginstruksikan kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, karena masih banyak pelabuhan ilegal atau pelabuhan yang tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah.

“Setelah Lebaran ini, sekaligus ini memberikan peringatan kepada para pemilik pelabuhan ilegal, setelah Lebaran maka pelabuhan-pelabuhan yang ilegal tersebut akan ditutup oleh pemerintah,” tegas Pramono.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait