Sabtu, 2 Juli 22

Catatan Atas Mutasi 85 Pati Baru-Baru Ini

Pada menit-menit terakhir selaku Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo masih sempat menandatangani Surat Keputusan tanggal 4 Desember bagi mutasi 85 pati (perwira tinggi), termasuk pamen berpangkat kolonel yang dipromosikan pada pos bintang satu. Ada sebagian kalangan yang menyebut Gatot melanggar etika, karena dimasa transisi seorang pimpinan tertinggi lembaga (termasuk Panglima TNI) dilarang mengeluarkan keputusan strategis, terutama mutasi para bawahannya.

Soal Jenderal Gatot melanggar etika atau tidak, itu tergantung interpretasi masing-masing. Pada tanggal 4 Desember (Senin), Presiden Jokowi baru berkirim surat kepada DPR soal usulan nama Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, dan sama sekali belum ada respons dari DPR. Artinya pada 4 Desember itu, Gatot secara de facto masih menjabat Panglima TNI.

Politis dan strategis

Bisa jadi itu justru menunjukkan “kecerdasan” Gatot, dalam detik-detik terakhir masih sempat memanfaatkan posisi untuk kepentingan politis dirinya. Karena dalam mutasi itu, Gatot berusaha menyelamatkan karir “adik-adiknya”, sebagai cara memelihara linkage bila resmi pensiun nanti, terlebih bila Gatot memang benar-benar akan terjun di politik praktis.

Salah satu nama penting dalam mutasi kali ini adalah Letjen Edi Rahmayadi (Pangkostrad, Akmil 1985). Edi minta
pensiunnya dipercepat, karena akan maju sebagai Calon Gubernur Sumut. Edi sangat dekat dengan Gatot, oleh karena itu proses pensiunnya dibuat demikian elegan, dan tidak menjadi kontroversial. Dikhawatirkan bila tidak diproses sekarang, rencana pensiun Edi akan dipersulit, ketika Gatot bukan Panglima lagi.

Namun ada juga yang menimbulkan pertanyaan besar, yaitu soal Mayjen Imam Edy Mulyono, yang pada daftar mutasi akhir Oktober lalu diangkat sebagai Kepala Staf Kostrad. Belum sempat dilantik, kini sudah dimutasi lagi sebagai Staf Khusus KSAD, sebuah jabatan yang sama sekali tidak ada artinya dibanding Kas Kostrad. Fenomena Mayjen Imam Edi adalah indikasi memang ada proses bargaining yang cukup keras di elite TNI, khususnya Angkatan Darat.

Dukungan politik

Pada September tahun lalu, ada mutasi TNI yang cukup menarik, khususnya menyangkut nama Letjen TNI M Munir (Sesjen Wantanas, Akmil 1983). Dalam surat keputusan mutasi, Letjen M Munir dinyatakan memasuki masa pensiun. Dengan pernyataan itu pupus sudah harapan M Munir sebagai KSAD. Perjalanan karir Munir menunjukkan pada publik, bahwa tidak semua karir perwira tinggi akan berujung manis.

Munir adalah ajudan (ADC) mantan Presiden SBY pada periode pertama pemerintahannya (2004-2009), bersama tiga koleganya dari matra lain dan kepolisian. Ketika itu sudah muncul perkiraan, bahwa keempat ajudan SBY tersebut, kelak akan menjadi Kepala Staf dan Kapolri. Sayang sekali SBY tidak segera melantik Munir, saat masih berkuasa dulu, ini juga sebuah pertanyaan besar. Semua mantan ajudan Presiden SBY pada akhirnya tidak ada yang menjadi kepala staf di matra masing-masing, termasuk Kapolri.

Fenomena Munir ini memperlihatkan betapa pentingnya dukungan politik dalam karir perwira. Seperti yang baru saja terjadi pada Marsekal Hadi Tjahjanto, kedekatan personal dengan Presiden Jokowi ikut memacu karirnya. Begitulah nasib baik ikut mewarnai perjalanan karier perwira. Yang mungkin sebelumnya figur yang relatif kurang dikenal, bisa tiba-tiba bisa melesat kariernya.

Dalam meniti karier sebagai perwira TNI, memang dibutuhkan dukungan politis, namun itu sebatas pada posisi bintang tiga atau empat, dan sebagian bintang dua. Bagi perwira generasi baru, jangan terlalu berharap banyak pada dukungan politik. Sebab bila terlalu bertumpu pada dukungan politik, akan berpengaruh pada kualitas perwira tersebut. Dengan demikian pengembangan diri perwira tetap yang utama, semisal melalui operasi tempur, atau penugasan lapangan lainnya.

Arti Penting Pendidikan

Setelah berkurangnya palagan (tempur), seperti Aceh dan Timor Leste, maka perlu dicari “palagan” lain untuk mematangkan perwira. Salah satu pilihannya adalah melalui jalur pendidikan. Untuk generasi yang lulus setelah tahun 2000, faktor pengalaman tempur dalam promosi mereka, menjadi kurang relevan lagi, karena palagan untuk itu memang sudah tidak ada.

Palagan yang masih ada sifatnya sangat lunak, seperti operasi pamtas (pengamanan perbatasan) dan pasukan perdamaian di bawah PBB. Selepas berakhirnya era operasi tempur, faktor pendidikan (khususnya Seskoad) menjadi pendukung utama peningkatan karir.

Di masa Orde Baru, dengan hanya “berbekal” ijazah Seskoad, sudah cukup untuk menghantarkan perwira masuk jajaran pati (jenderal). Namun dengan berkembang pesatnya pengetahuan dan lingkungan yang berubah, rasanya modalitas Seskoad kurang memadai.

Di masa lalu, bagi perwira yang tidak sempat mengikuti Seskoad, masih bisa dikaryakan pada birokrasi sipil. Namun kini sudah tidak bisa lagi, mengingat fungsi kekaryaan sudah ditinggalkan TNI. Bila nasib baik, modalitas Seskoad memang sudah bisa menghantarkan perwira menjadi pati. Namun faktor nasib baik tidak bisa dijadikan pegangan, karena pada promosi berikutnya dia mungkin akan dilewati perwira lain yang sudah mengikuti Sesko TNI atau Kursus Reguler Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional), yang levelnya lebih tinggi ketimbang Seskoad.

 

Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait