Senin, 27 Juni 22

Bupati Pakpak Bharat Dan Terjaring OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini yang terjaring adalah Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu. Dia diamankan terkait dugaan suap proyek Dinas PUPR Pakpak Bharat.

Melalui pesan tertulisnya kepada Redaksi, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan soal kegiatan OTT yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut. Penangkapan juga dilakukan terhadap kepala dinas setempat, PNS dan pihak swasta. Sehingga jumlah orang diamankan ada enam orang yakni di Jakarta ada dua orang dan empat orang diamankan di Medan.

“Pihak yang diamankan di Jakarta sudah berada di kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan empat orang yang diamankan di Medan mulai pukul 24.00 WIB sampai dengan Pukul 03.00 WIB dinihari, termasuk Kepala Daerah (Bupati) akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta melalui penerbangan pukul 11.00 WIB ini,”┬ápapar Agus, Minggu (18/11/2018).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan menuturkan bahwa transaksi tersebut diduga telah terjadi lebih dari sekali dengan jumlah ratusan juta. Saat penangkapan pun KPK telah menyita sejumlah uang yang akan digunakan sebagai barang bukti.

“Diduga penerimaan telah terjadi beberapa kali, dengan nilai ratusan juta. Sebagian dari uang tersebut diamankan tim dan akan dibawa ke Jakarta,” tuturnya.

Selanjutnya, Basariah mengatakan KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status tersebut. KPK pun akan melakukan konferensi pers terkait penangkapan tersebut.

Sebelumnya, pada ahir 2014 Remigo Yolanda Berutu telah dilaporkan oleh sejumlah aktivis dan mahasiswa ke KPK. Laporan tersebut terkait dugaan korupsi miliaran rupiah dalam hal pengadaan dua unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) TA 2013 senilai Rp 1,3 miliar lebih. Dalam kasus ini, Kadis Pekerjaan Umum (PU) daerah selaku terduga ‘pemain’ bupati, Ir Mahadi Simanjuntak, telah dilaporkan ke Polres tapi diduga menjadi kasus mangkrak.

Laporan mereka kala itu adalah dugaan korupsi terkait anggaran pembelian Damkar TA 2013 untuk Pemkab Pakpak Bharat pimpinan bupati Remigo Yolando Berutu sebesar Rp 1,3 miliar lebih. Sementara mobil damkar yang dibeli hanya dua unit masing-masing seharga Rp 100 juta lebih. Total untuk dua unit damkar yang juga diduga kendaraan bodong (bekas) namun dicat seolah baru tersebut, yakni sebesar Rp 2750.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Dari laporan tersebut ahirnya beredar informasi dugaan adanya praktik korupsi besar-besaran di Dinas PU Pakpak Bharat juga terjadi dalam hal pembangunan jalan dan jembatan. Kata para aktivis anti korupsi kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Dairi tersebut, pada umumnya diduga ‘dikoordinir’ oknum Kadis PU atas indikasi perintah bupati guna modal suksesi priode kedua, jabatan Remigo Yolanda Brutu sebagai bupati lima tahun mendatang.

Remigo merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Pakpak Bharat. Ia merupakan Bupati Pakpak Bharat periode kedua setelah sebelumnya menjadi bupati periode 2010-2015. Sebelum maju di Pilbup, ia juga pernah menjadi Wakil Bupati Pakpak Bharat periode 2007-2010.

Dengan diusung diusung oleh 8 partai yakni NasDem, Demokrat, PAN, Gerindra, PKPI, PBB, Hanura dan PKB, Remigo kembali mengikuti Pemilihan Bupati Pakpak Bharat untuk periode 2015-2020. Dalam Pilkada tersebut, bersama pasangannya, Maju Ilyas Padang, Remigo berhasil mengungguli dua pasangan lawannya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait