Buntut Kasus Arcandra, Legislator DPR: Perlu Tata Ulang ‘Lingkaran Dalam’ Istana Kepresidenan

Manajemen lingkaran dalam Istana Presiden perlu ditata-ulang agar agar kasus seperti yang menimpa mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar tak terulang. Selain itu, mereka diminta selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian karena berhubungan langsung dengan keputusan yang akan diambil oleh presiden.

Hal itu kompak diungkapkan oleh sejumlah legislator DPR kepada wartawan di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

“Ke depan, prinsip kehati-hatian pendalaman terhadap background seseorang. Apalagi ini menjadi pembantu presiden,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu mengatakan keputusan Presiden memberhentikan Arcandra selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah tepat, untuk menutup polemik yang terjadi.

“Saya rasa polemiknya harus segera kita selesaikan. Kemarin kita sudah cukup sibuk berpolemik mengenai itu selama beberapa hari dan presiden sudah menutup polemik itu dengan tindakan tegas memberhentikan beliau dengan hormat. Saya rasa kita tinggal mencari menteri yang pas,” kata Mutya.

Hal senada dikatakan Anang Hermansyah dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut Anang, penataan ulang lingkar dalam Istana suatu keharusan dan hal yang penting,.

“Peristiwa yang menimpa mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar terkait kewarganegaraan ganda menjadi peringatan bagi Istana untuk menerapkan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Anang berharap untuk urusan memilih menteri sebagai jabatan politik yang strategis jangan sampai kecolongan. Begitu juga untuk pos-pos jabatan publik di bawah menteri.

“Saya menyerukan agar Istana lebih menerapkan prinsip kehati-hatian,” ujar Anang.

Selain itu, kata Anang, Presiden juga harus melakukan penyaringan ulang terhadap lingkar dalam yang berada di Istana Kepresidenan.

“Sudah semestinya Presiden melakukan ‘screening’ (penyaringan) ulang terhadap lingkar dalam di Istana. Ini semata-mata untuk memastikan pihak di lingkar dalam Istana memiliki pengabdian tunggal, yakni hanya untuk NKRI,” kata Anang.

Dia juga menegaskan peristiwa yang menimpa Arcandra Tahar menjadi momentum penting bagi Presiden untuk mengkonsolidasikan kembali partai politik yang bergabung dalam pemerintahan. Menurut dia, keberadaan partai politik menjadi kunci penting perjalanan pemerintahan.

“Harus dibentuk sistem komunikasi yang ajeg antara partai politik dan Istana,” tandas Anang.

Sementara itu, anggota DPR lainnya, Nurhayati Ali Assegaf, meskipun menyayangkan terjadinya masalah ini, namun dia berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga agar tak terulang di masa mendatang.

“Ini sangat disayangkan ini saya kira menjadi evaluasi Pak Jokowi. Tadi juga sempat berbincang dengan beberapa menteri mengapa ini bisa terjadi. Ini harus menjadi titik tolak. Ke depan harus lebih hati-hati,” ujar politisi Partai Demokrat ini.