Kamis, 7 Juli 22

Buka Posko Aduan THR, SPN Siap Layani Buruh

BOGOR – DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang berkantor di Gedung ILP, Jalan Raya Pasar Minggu, No 39A, Jakarta Selatan, mulai Senin (20/6/2016) akan membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Demikian disampaikan Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan saat gelar buka puasa di Kota Bogor.

“Pengaduan tersebut bisa disampaikan melalui surat elektronik ditujukan ke alamat email : spndpp@gmail.com atau dpp_spn@yahoo.com. Juga, bisa dikirimkan melalui faksimili 021-7981233,” tukasnya kepada indeksberita.com, Minggu (19/6/2016).

Iwan melanjutkan, pengaduan yang disampaikan diwajibkan mengirimkan nama pekerja, lama bekerja, alamat pekerja, nama perusahaan dan alamatnya, jenis industri dan nilai upah yang dibayarkan.

“Silahkan bagi anggota SPN atau pekerja yang merasa punya kepentingan atas haknya untuk menyampaikan kepada kami. Setiap pelapor akan jamin namanya sepanjang objek dan keterangan yang disampaikan benar,” imbuhnya.

Posko Pengaduan THR SPN tersebut akan dibuka mulai 20 Juni hingga 4 Juli 2016 dan siap melayani laporan para pekerja se Indonesia. Terkait penindaklanjutkannya, Ketum SPN ini menjelaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker).

“Tentunya nanti akan dilanjutkan ke daerah terkait. Posko ini hampir setiap Tahun kami buka namun secara internal. Namun, untuk tahun ini kami lebih terbuka untuk memberikan pelayanan. Artinya, tidak terbatas hanya kepada anggota SPN saja. Jadi, siapa pun pekerja yang membutuhkan boleh menyampaikan pengaduan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Tenaga Kerja telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/ buruh di perusahaan, yang diundangkan mulai 8 Maret 2016.

Sebelumnya dalam Permenaker 4/1994 dinyatakan THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 3 bulan. Namun, berdasarkan Permenaker No. 6/2016 yang baru pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan berhak mendapatkan THR. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih akan mendapatkan THR sebesar satu bulan upah.

Dalam peraturan baru tersebut, bila ada pengusaha atau perusahaan yang tidak menjalankan aturan THR yang baru itu atau terlambat membayarkan THR, maka akan dijerat sanksi berupa denda dengan membayar 5 persen dari total THR para pekerjanya.

Selain denda, pengusaha yang terlambat membayarkan THR atau tidak membayarkan sama sekali juga akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Permenaker No 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif PP 78/2015 tentang Pengupahan berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha.

Teguran tertulis diberikan hanya satu kali kepada pengusaha dan pengusaha yang bersangkutan harus memilki waktu tiga hari untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut terhitung sejak teguran tertulis diterima.

Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha tersebut berlaku sampai pengusaha memenuhi kewajibannya untuk membayarkan THR pekerja atau buruhnya.

Sanksi ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait