Selasa, 6 Desember 22

Brexit, Trump, dan 4-11

Terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden AS semakin menegaskan bangkitnya Nasionalisme -atau lebih tepatnya Proteksionisme, di negara-negara yang selama ini menyokong Liberalisasi di segala bidang. Diawali oleh Brexit (Britain Exit) dari Uni Eropa dengan semboyan First Britain, kini Trump yang anti-imigran terpilih menjadi Presiden di negara yang menafsirkan jati dirinya sebagai Polisi Dunia.

Terpilihnya Donald Trump dan dimenangkannya referendum British Exit juga menjelaskan adanya keresahan massif di kalangan kaum pekerja di kedua negara yang dibayang-bayangi ancaman pengangguran dan semakin merosotnya kesejahteraan umum akibat tekanan persaingan global yang mendorong adanya efesiensi, termasuk dalam hal pasar tenaga kerja lokal yang harus bersaing dengan pasar tenaga kerja asing tanpa perlindungan negara.

Maka, begitu Trump memaklumatkan “perang” terhadap imigran dan menyerang pribadi-pribadi mapan (established) bahkan di lingkungan partainya sendiri, Trump segera menjadi ikon perlawanan yang menggerakkan rakyat untuk memilihnya. Terlebih, isu-isu yang dianggap tabu oleh sebagian besar rakyat Amerika, seperti pernikahan sesama jenis, justru dilegalkan di pemerintahan Obama yang mendukung penuh pencalonan Hillary Clinton.

Trump yang tegas dan jemawa dianggap para pemilihnya membangkitkan kembali nilai-nilai patriotik Amerika yang sekarang terancam oleh kekaisaran kapitalisme China. Hillary yang tua dan sakit-sakitan dianggap sebagai hippies yang melindungi kaum LGBT dan bukan calon Presiden yang tepat untuk membela kepentingan Amerika dalam interaksi global.

Gejala di atas mengingatkan saya pada “Global Paradox” John Naisbitt yang saya baca pada pertengahan 1990-an. Saat dunia terintegrasi secara ekonomi, bahkan di Eropa Barat diformalkan menjadi Uni Eropa, di sisi lain tidak bisa dipungkiri tentang hadirnya ancaman-ancaman yang dirasakan langsung oleh sekelompok masyarakat. Ancaman itu memaksa mereka menemukan identitas pengelompokannya, semakin mengkristal dalam bentuk identitas, agama maupun suku.

Mengkristalnya kata us (kami) dan them (mereka) tentu saja memudarkan sekat-sekat kebangsaan yang digagas oleh para pendirinya. Maka Uni Soviet yang sudah bubar tercerai-berai menjadi sejumlah negara, begitu juga dengan Yugoslovakia yang melahirkan antara lain Serbia, Montegro, Bosnia, dan Kroasia, Cekoslovakia pun pecah antara Cechz yang mayoritas Protestan dan Slovakia yang mayoritas Katolik.

Gagasan no border, no religion, pada akhirnya terhenti menjadi mimpi besar John Lenon tentang Imagine the People yang diidam-idamkannya. Perang Vietnam yang ditentangnya tetap berkecamuk di sejumlah penjuru dunia, termasuk keterlibatan Amerika. Globalisasi dalam kenyataannya telah dibajak oleh segelintir pelaku ekonomi global yang memarjinalkan pelaku-pelaku ekonomi lainnya.

Suku Tutsi yang minoritas namun menguasai ekonomi Rwanda sejak lama dimusuhi oleh suku Hutu yang mayoritas. Maka, begitu Presiden Juvenal Habyarimana dari suku Hutu tewas tertembak pada 6 April 1994, suku Hutu garis keras yang dikenal dengan nama Interahamwe membantai suku Tutsi dan suku Hutu moderat. Tercatat 800 ribu jiwa tewas dalam pergolakan 100 hari di negara yang ketika itu berpenduduk 7,4 juta jiwa itu. Rwanda dihuni 85% hutu, 14% Tutsi dan 1% Twa.

Sudah pasti tentunya, Indonesia sebagai negara bangsa yang terdiri dari beragam suku, ras dan agama tidak ingin ketularan konflik kekerasan yang berangkat dari prasangka yang acap kita sebut SARA. Namun prasangka-prasangka yang bersifat SARA tentunya tidak bisa hilang begitu saja. Karena siapapun yang berkuasa di Republik ini tidak bisa seketika memotret isi hati orang Indonesia dan berkata jangan.

Begitu juga dalam menyikapi demonstrasi 4 November yang menggerakkan ratusan ribu warga muslim dari berbagai kota di Indonesia mengepung istana Presiden. Sah-sah saja anda menuding adanya mobilisasi, ada gelontoran uang, dan terus terang tadinya saya beranggapan seperti itu. Tapi setelah saya cek sejumlah titik keberangkatan, semua dugaan saya sirna.

Bahkan di Slipi, saya menyaksikan sendiri, bagaimana sejumlah warga, termasuk ibu-ibu usia lanjut, dengan antusias berangkat dengan berombongan menyewa angkot ke Monas. Mereka sebagai muslim tergerak hatinya karena merasa terhina agamanya dibegitukan, paling tidak itulah yang saya tangkap dari komentar obrolan ibu-ibu yang nota bene bekas tetangga saya.

Dengan melihat ghirah dan kerelaan berkorban dalam aksi 4November itu, saya berpandangan isu penistaan agama hanya pemicu. Tapi persoalan mendasarnya adalah keresahan umum umat Islam yang semakin tidak memiliki peran penting, baik di panggung ekonomi yang memang sudah termarjinalisasi sejak Orde Baru maupun panggung politik yang kini terancam diambil alih oleh warga keturunan China. Ahok yang sebenarnya kinerja pemerintahannya cukup moncer dijadikan tumbal.

Suka tidak suka, itulah kenyataan yang hidup di sebagian masyarakat kita. Boleh saja anda menudingnya rasialis, tidak berbhinneka-tunggal-ika, tapi anda akan kesulitan memberikan jawaban atas contoh sederhana, kenapa 50 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes hanya ada 3 keturunan Melayu. Ini bukan persoalan Bhinneka Tunggal Ika, melainkan persoalan ketidak-adilan yang setuju tidak setuju sudah menjadi persepsi sebagian masyarakat kita.

Persoalan di atas bukan sekedar rumput kering, melainkan percikan bara dalam sekam yang hanya menunggu tiupan angin untuk terbakar. Bukan rahasia umum, di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, pemukiman warga keturunan China menggerombol dengan sesamanya. Sudah itu terlihat timpang dengan pemukiman warga bumi putera. Kenyataan itu yang kiranya rentan dibajak kelompok-kelompok radikal yang sebenarnya tidak tunggal, baik secara organisasi maupun afiliasi kepentingan yang ada di belakangnya.

Saya termasuk orang yang mengagumi Gubernur Ahok yang berani memberangus korupsi di lingkungan Pemprov DKI. Saya tidak keberatan dengan gayanya yang ceplas-ceplos. Saya juga tidak meragukan komitmennya memajukan umat Islam, termasuk menyelesaikan pembangunan Masjid Fatahillah di Balaikota dan memberangkatkan umrah sejumlah penjaga masjid. Tapi apa yang dilakukan Pak Ahok sudah pasti dianggap nihil oleh siapapun yang berpandangan siapapun keturunan China tidak boleh memimpin Jakarta. Tentu saja, kita tidak bisa memberangus pandangan itu.

Untuk itu, agar persoalan tidak membesar, sebaiknya kita sebagai sebuah negara-bangsa sejenak melihat ke dalam, apakah pembangunan ekonomi yang berjalan selama ini lebih merekatkan kita sebagai sebuah bangsa ataukah dibiarkan langgeng untuk memperkaya segelintir pelaku ekonomi yang terus terang sulit dikatakan kebetulan kalau mayoritas dikuasai oleh warga keturunan China.

Memberangus ide dan gagasan sudah pasti hanya melahirkan kepatuhan semu. Hemat saya, lebih baik membuka ruang dialog secara sehat dan terbuka yang lebih memungkinkan lahirnya Konsesus Kebangsaan yang lebih berkualitas ketimbang mengembangkan sikap saling curiga diantara sesama anak bangsa.

Marlin Dinamikanto, Penyair Fesbuker

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait