Jakarta – Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bambang Soesatyo mengungkapkan, keruwetan urusan birokrasi seringkali menyebabkan pengusaha melakukan suap. Pengusaha memilih cara itu agar urusan usahanya lancar.
Bambang mengungkapkan hal itu usai menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Ketua Kadin Rosan P. Roeslani dan pengurus lainnya.
Agenda kedatangan pengurus Kadin ini adalah dalam rangka menjalin kerjasama antara Kadin dengan KPK, terkait banyaknya pengusaha yang tertangkap KPK karena perkara suap.
“Kita lihat akhir ini pengusaha terlibat suap, jadi Kadin merasa perlu untuk mengadakan kerjasama dengan KPK dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi di kalangan pengusaha,” kata Bambang di gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Bambang menambahkan bahwa Kadin dan KPK akan menyusun draft Memorandum of Understanding (MoU) dalam hal bidang korupsi agar para pengusaha bisa terhindar dari tindakan suap.
“Kita juga sebagai pengusaha meminta KPK mendorong perbaikan birokrasi karena hal yang sering menjerat pengusaha itu adalah birokrasi yang sulit,” ujarnya.
Bambang juga mengungkapkan, selama ini pengusaha seringkali diminta sumbangan oleh para kepala daerah, terutama ketika mereka maju dalam pilkada.
“Problem yang kami hadapi di daerah terutama ketika ada Bupati, Wali Kota, Gubernur mau mencalonkan diri misalnya, kami pengusaha diminta sumbangan, nggak nyumbang salah, nyumbang ditangkep,” kata pengusaha sekaligus politisi Partai Golkar ini.