Kamis, 28 September 23

Berseteru, Suami-Istri Bos Empire Palace Berperkara di Pengadilan

Surabaya – Kekayaan melimpah belum tentu jaminan mengharmoniskan jalinan berkeluarga. Setidaknya hal itu yang kini dirasakan mantan Direktur Utama PT Blauran Cahaya Mulia (BCM), Trisulowati Jusuf alias Chinchin. Terhitung selama 45 hari, ia harus mendekam di penjara lantaran menyandang status tersangka atas laporan suaminya, Gunawan Angka Widjaja yang juga Komisaris Tunggal PT BCM.

Gunawan menuduh Chinchin melakukan penggelapan dan pencurian sejumlah dokumen perusahan guna kepentingan pribadi. Perusahaan tersebut adalah Empire Palace di Jalan Blauran, Surabaya. Hal itu, kata Gunawan, dilakukan Chincin saat perusahaan akan melakukan audit keuangan yang memang setiap akhir tahun dilakukan.

“Wajar selaku komisaris saya melakukan tindakan seperti itu. Karena saya tidak ingin terus menerus ada pihak ketiga menagih hutang kepada saya. Sangat disayangkan kalau hakim sekarang melepaskan dia, “ kata Gunawan, Senin (19/12), didampingi kuasa hukumnya, Teguh Suharto Utomo.

Ungkapan Gunawan , sekaligus menanggapi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai, HR Unggul Warsito, atas ditetapkannya pengalihan tahanan terdakwa Chinchin dari tahanan negara menjadi tahanan kota pada Senin itu.

“Dia itu sangat pintar bersandiwara. Lihat saja, itu bukan membaca eksepsi tapi sedang baca puisi. Masak baca eksepsi seperti itu, “ ucap Gunawan saat ditemui sedang menonton hasil rekaman video sidang eksepsi terdakwa. “Tangisannya itu pencitraan, “ lanjut Gunawan berucap.

Sebagaimana terjadi, Gunawan Angka Widjaja melaporkan Trisulowati Jusuf alias Chinchin, istrinya yang telah menjalin perkawinan sejak tahun 2000 ke Polrestabes Surabaya. Laporan yang dibuat tanggal 6 Juni 2016 itu, sebulan kemudian 6 Juli 2016, naik menjadi penyidikan. Akhirnya, pada 14 November 2016, penyidik Unit Tipiter Sat Reskrim Polrestabes melakukan panggilan kepada Chinchin sebagai tersangka. Dan tersangka Chinchin pada 15 November 2016, menjalani tahanan negara di Rumah Tahanan Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Atas perbuatannya itu, berdasar nomor laporan: LP/878/B/VII/2016/SPKT/Restabes SBY, Chinchin yang telah memberikan Gunawan tiga orang anak; Janice, James, dan Lawrence, dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan 363 KUHP tentang pencurian. “Itu bukan pemindahan dokumen, jelas apa yang dilakukan Chinchin pencurian dokumen, “ sambung kuasa hukum Gunawan, Teguh.

Teguh mengulang cerita, bahwa perbuatan Chinchin adalah murni pidana, tanpa ada rekayasa yang selama ini dituduhkan pihak kuasa hukum Chinchin. “Tidak ada rekayasa dalam kasus ini. Apanya yang akan kami by design. Semua sudah jelas, “ tandas Teguh. Malah, lanjut Teguh, pihak Chinchin yang melakukan rekayasa.

“Hari ini (Senin itu) bukti rekayasa yang dilakukan pihak Chinchin, bahwa anak ketiganya (Lawrence) tidak sakit, harus opname di rumah sakit sehingga membuat dikabulkannya tahanan kota oleh majelis hakim. Kami sudah recheck langsung, “ ungkap Teguh.

Sementara kuasa hukum Chinchin, Nizar Fikkri berkata, sangat mengapresiasi putusan majelis hakim terkait permohonan yang diajukan sehingga kliennya menjadi tahanan kota. Pertimbangan majelis hakim terkait anak sangat tepat sekali. Karena, menurut Fikkri, selama ini ia melihat ketiga anak pasangan tersebut kehilangan nahkoda. Apalagi anak ketiga bernama Lawrence, sebut Fikkri, sedang mengalami sakit dan sedang dirawat di Ruamah Sakit Darmo.

“Sehingga kami pikir ada baiknya dan ada benarnya, kalau memang penangguhan penahan yang kami ajukan dikabulkan oleh majalis hakim, “ kata Fikkri yang selanjutnya meralat perkataannya, lebih tepatnya pengalihan tahanan bukan penangguhan. “Ya lebih tepatnya pengalihan, “ Fikkri memastikan saat ditemui setelah sidang Senin itu.
Fikkri pun mengulang cerita, setelah ditahan dua hari sudah berupaya mengajukan penangguhan penahanan. Namun, menurut Fikkri, surat permohanan yang dikirim pada 17 November 2016 ketika itu hingga sekarang tidak ada balasan dari pihak penyidik, baik dari Polrestabes maupun Kejaksaan Negeri Surabaya. “Waktu itu memang, tidak ada jawaban baik diterima atau ditolak atas surat permohanan yang kami ajukan, “ ucap Fikkri saat dihubungi untuk memperjelas perseteruan suami-istri ini, Kamis, (22/11/2016).

Sebelumnya jaksa penuntut umum, Sumantri, saat membacakan surat dakwaan dihadapan majelis hakim di PN Surabaya pada Rabu, (14/12/2106). Melalui kesaksian Gunawan, jaksa mendakwa Chinchin selaku direktur utama dan Agus Suhendro selaku direktur PT BCM, dengan tuduhan berbagai rangkaian tunggakan hutang yang tidak bisa dipertangungjawabkan sebesar Rp 6 miliar hingga Rp 8,5 miliar.

Kata Jaksa Sumantri, terdakwa pada 4 Juli 2016, justru mengambil barang berupa dokumen milik PT BCM. Kemudian meminta karyawan untuk membawa lima kardus yang ditutup parcel. Barang itu kemudian dibawa dengan menggunakan honda jazz warna putih yang dikemudikan oleh Beni Candra menuju Apartemen Gunawangsa di kawasan Surabaya timur dan disimpan di dalam kamar 806 B.

Melalui saksi Beni Candra, jaksa Sumantri mengungkapkan, akhir Juni 2016 saksi disuruh terdakwa membawa dokumen berupa 6 kontainer plastik warna orange, 9 kontainer plastik warna biru, 5 warna hijau, 3 unit CPU, 10 kardus klub dan masih banyak lagi yang semuanya berisi dokumen.

Atas perbuatan tersebut, terdakwa Chinchin dijerat pasal 367 ayat 2 KUHP jo 363 ayat 1 ke 3 KUHP atau pasal 376 KUHP jo 374 KUHP.

Namun, dakwaan jaksa tersebut dibantah oleh Pieter Talaway yang juga kuasa hukum Chinchin. Menurut Pieter, perkara ini terlalu dipaksakan sebab pihaknya memegang harta sita marita yang dikeluarkan PN Surabaya. ” Dengan adanya putusan sita marita ini maka masuk sebagai harta bersama,” ujar Pieter saat ditemui.

” Pasal 367 ayat 1 KUHP bahwa suami isteri tidak ada harta pisah maka tidak bisa dituntut,” ujar Pieter.

Dokumen ini, lanjut Pieter juga milik terdakwa Chinchin selaku pemegang saham juga di PT BCM. Terdakwa memiliki kewenangan untuk memindahkan baik sebagai isteri maupun sebagai direktur utama. ” Justeru terdakwa mengamankan dokumen dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

Pieter juga menyoroti pasal yang didakwakan terhadap Chinchin. Menurutnya ada pasal “sulapan” untuk merekayasa kasus ini. “Bagaimana ya lebih tepatnya kita menyebut pasal sulapan, masak pasal 374 di jouncto- kan dengan pasal 376. Ini jelas mengaburkan fakta. Ketentuannya jelas beda, pasal 374 jelas persoalannya untuk perseroan, sementara pasal 376 untuk perkawinan, “ urai Pieter.

Perkara pasangan ini, tampaknya juga mengundang perhatian organisasi kemasyarakatan. Dua kali sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, saat pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan pembacaan eksepsi oleh terdakwa. Organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila (PP), menggelar aksi di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. “Aksi kami memberi support pada bos pak Gunawan, supaya Chinchin diberi hukuman setimpal, “ kata Koordinator aksi, Basuki Piteng.

Begitu pula yang dilakukan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Surabaya. Para wanita ini datang untuk memberikan dukungan moral terhadap terdakwa Chinchin. “Ini adalah sebuah bentuk dukungan kami kepada Bu Chinchin, “ kata Ketua GOW Surabaya, Asrilia Kurniati.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait