JOGJA – Terdapat perdebatan mengenai wacana pengadaan perpanjangan Jalur Lintas Selatan (JLS) dalam mendukung pembangunan Bandara Baru Internasional Kulonprogo (BBIK). Di samping membutuhkan alokasi dana yang cukup besar, bentuk pengadaan ini juga dapat mengorbankan lahan pertanian bahkan pemukiman warga di sekitar jalur relasi.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) DIY melalui Sigit Saryanto salah satu anggota tim Pengendalian Inflasi Daerah – menjelaskan, bahwa pengadaan JLS telah disetujui oleh Kementerian Perhubungan dan juga merupakan bentuk perwujudan pembangunan BBIK menjadi bandara terpadu, yaitu bandara yang memadukan segala peran dan fungsi dari transportasi darat yang meliputi kereta api, angkutan umum hingga kargo.
Sedangkan terkait dengan perdebatan lahan pertanian dan pemukiman warga yang nantinya akan dikorbankan, Sigit juga menyayangkan. Namun keuntungan yang diperoleh nantinya juga lebih besar. “Secara mikro saya kira mungkin masyarakat dirugikan, tapi untuk makro, pengaruh yang diperoleh nantinya akan lebih besar. Dampak makro lebih kepada pola mobilitas transportasi, yang semula kita hanya mengandalkan jalur lokal, dengan adanya JLS, nanti pengaruhnya bisa mengurangi kepadatan jalur Pantura yang sekarang.
‘Ya liat aja lah, sampai sekarang yang namanya jalur Pantura itu gak beres-beres (baca- kemacetannya),” tambah Sigit saat ditemui di kantornya, Dishubkominfo, Babarsari (15/03). Sigit menambahkan bahwa tidak hanya JLS yang akan menjadi andalan, Ia juga memberikan bocoran bahwa nantinya juga aka nada perpanjangan jalur relasi Kereta Api Jogja menuju BBIK. Hal tersebut tidaklah lain menjadikan wacana bandara menjadi yang terpadu.