Kamis, 7 Juli 22

Bergantung Pada Tax Amnesty, Defisit Anggaran Akan Lampaui Batas Undang-Undang

“Sangat mungkin defisit anggaran lebih dari 3%. Sekarang saja Menkeu mau potong pengeluaran Rp 250 triliun. Ini sudah kegagalan fatal, rusak semua perencanaan”

Jakarta – Sampai kuartal I tahun 2016, anggaran pemerintah sudah defisit anggaran sebesar Rp167 triliun, atau 1.3% dari PDB. Jika dihitung secara linear, maka defisit sampai akhir tahun bisa mencapai 4%.  Padahal, dalam UU nomor 17 tahun 2003,  pasal 12 ayat 3 secara jelas menyatakan bahwa defisit anggaran tak boleh lebih dari 3% terhadap PDB, dan besarnya utang tidak boleh lebih dari 60% terhadap PDB.

Menghitung defisit anggaran sampai akhir tahun secara linear memang terkesan menyederhanakan. Terutama mengingat akan ada upaya yang  dilakukan pemerintah kedepannya, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan terutama yang berasal dari pajak, serta menekan pengeluaran baik yang bersifat penghematan sampai menunda proyek-proyek yang tidak prioritas.

Menurut pakar ekonomi dari UI, Faisal Basri, situasi saat ini sangat serius, yang sangat mungkin akan berakibat pada terlampauinya batas defisit sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

“Sangat mungkin defisit anggaran lebih dari 3%. Sekarang saja Menkeu mau potong pengeluaran Rp 250 triliun. Ini sdh kegagalan fatal, rusak semua perencanaan,” kata Faisal Basri kepada indeksberita.com, Jumat (10/6/2016).

Mengenai cara untuk mengatasi defisit anggaran dari sisi pendapatan (pajak), menurut Faisal, juga harus dikritisi. Terlalu tergantungnya pemerintah pada tax amnesty, justru akan menyesatkan dari sisi hasil maupun fundamental yang ingin dibangun.

Lebih lanjut Faisal mengingatkan: “Di hampir semua negara tax amnesty hasilnya tak besar. Acuan potensi dana yang bakal masuk hanya perkiraan. Dalam konteks pajak, yang paling penting dan fundamental adalah membangun kepatuhan pajak. Ini yang akan betul-betul jadi basis pajak jangka panjang. Saya lebih meyakini proyeksi dari BI mengenai hasil dari tax amnesty yaitu sebesar Rp59 triliun saja”

Implikasi
Defisit anggaran memiliki beberapa implikasi, baik ekonomi sampai politik. Secara ekonomi, defisit anggaran akan menyebabkan semakin besarnya utang pemerintah yang akan memberatkan keuangan negara kedepannya.

Selain itu, nilai tukar rupiah juga akan semakin tidak stabil, akibat adanya ketidakpercayaan publik terhadap kondisi keuangan negara. Dan UU juga membatasi defisit anggaran dan utang dalam bentuk ratio terhadap PDB.

Sementara, jika defisit anggaran melebihi apa yang disyaratkan UU, maka pemerintah dalam hal ini akan dianggap melanggar undang-undang, sehingga potensial berakibat pada pemakzulan.

Dengan melihat kondisi defisit anggaran saat ini dan pandangan rasional tadi, penangannya tidak cukup dengan penghematan. Langkah-langkah berdasarkan skala prioritas harus dilakukan. Sehingga menunda proyek yang tidak prioritas harus dilakukan, karena itu bukanlah hal yang memalukan.

Jika kita peduli terhadap keberlanjutan perekonomian kita, ini menjadi peringatan dini kita, untuk segera berupaya untuk mengubah keadaan secara tepat.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait