Kamis, 6 Oktober 22

Bentengi Isu SARA, Anggota DPR Ajak Masyarakat Tularkan 4 Pilar

BOGOR – Indonesia itu terdiri dari dimensi 4 pilar. Sumbernya bermuara dari UUD 1945, dan berpayung Pancasila yang beratapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Serta, semangat bersaudara Bhineka Tunggal Ika. Demikian dikatakan anggota DPR RI Komisi 8, Diah Pitaloka didepan ratusan peserta diskusi yang terdiri dari perwakilan pedagang kecil, awak pekerja Terminal Baranangsiang dan mahasiswa di Wisma Bogor Permai, Minggu (28/8/2016).

“Dari mana saja berasal, mau jadi apa saja, di mana saja, kita sebagai warga negara memiliki hak yang sama. Tidak ada perbedaan satu sama yang lain. Seluruh warga negara Indonesia punya hak yang sama,” kata politisi PDI Perjuangan asal Daerah Pemilihan Kota Bogor-Kabupaten Cianjur.

Dia juga mengajak para pemuda Kota Bogor untuk memaknai 4 pilar dan menjalankan nilai-nilai Pancasila guna mencegah ancaman keragaman dan persatuan bangsa.

“Sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki tiga hal, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Itu yang dimaksud dengan Trisakti,” tandasnya.

Kembali ia menyampaikan, dalam bernegara yang menentukan kemajuan itu tidak hanya mutlak disumbangkan ekonomi makro semata. Namun, sambungnya, juga ekonomi mikro.

“Cita-cita kemerdekaan bangsa ini adalah memajukan anak bangsanya, terutama warga tidak mampu. Ekonomi Indonesia itu tidak hanya sekedar yang ada dalam perdebatan DPR hingga para elit. Tapi, sejatinya dimulai dari rakyat kecil yang bertahan hidup dengan berdagang di jalanan serta keterbatasannya dalam usaha,” lanjutnya.

Karena itu, sejalan dengan sila kelima Pancasila yang mengamanatkan keadilan sosial, arah pembangunan daerah juga diselaraskan dengan keterlibatan penggiat usaha kecil.

“Pembangunan idealnya jangan menggunakan tolak ukur insfratruktur dan menggiatkan penggusuran. Tapi, juga harus memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat kecil dengan azas berkeadilan. Yang terjadi saat ini, demi memajukan pembangunan, rakyat kecil malah dianggap musuh pembangunan, pelanggar hukum dan acap disebut sebagai hambatan. Semestinya, mereka (masyarakat kecil) juga harus diberi hak yang sama,” tutup Diah. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait