Minggu, 14 Agustus 22

Belajar Dari Rekonsiliasi Korban 1965/1966 di Kota Palu

Reformasi sudah bergulir sudah 20 tahun lamanya. Namun tiba-tiba jelang 30 September 2017 kemarin. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengintruksikan jajaran TNI baik AD, AL, dan AU wajib menonton film G30S/PKI, yang menyebabkan situasi politik nasional memanas, karena dianggap TNI bermain politik lagi. Situasi tersebut, tampaknya cukup mempengaruhi situasi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Hampir saja upaya rekonsiliasi korban 1965 sampai tahun 1966, dengan pihak terkait yang sudah dirintis sejak tahun 2012 oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM), tidak sesuai rencana alias gagal.

Sekjen SKP-HAM Sulawesi Tengah Nurlaela Lamasitudju mengungkapkan, hampir saja rekonsiliasi korban 1965/1966 di Kota Palu yang sudah dibangun sejak 2012 tidak berlangsung mulus. Hampir saja dihadapkan dengan persoalan sama, yaitu pertentangan dengan pihak yang tidak setuju dengan rekonsiliasi ini.

“Kita bersyukur hampir saja terjadi kendala. Padahal sudah tertata dengan bagus, ada napak tilas, bedah buku, dan seminar soal korban 1965/1966 saat itu,“ kata Nurlaela di kantor SKP-HAM Kota Palu, Ahad, 8 Oktober 2017.

Masih kata Ela, panggilan Nurlaela, rekonsialisi korban 1965/1966 ini, sebenar sudah menjadii gagasan SKP-HAM sejak tahun 2012. Rekonsiliasi itu dengan ditandai permintaan maaf Wali Kota Palu Rusdy Mastura, kepada korban pelanggaran HAM 1965/1966 di Kota Palu.

“Secara langsung permintaan maaf saat itu disampaikan walikota. Karena saat itu Pak Cudi (Rusdy Mastura) mengaku ikut menjadi bagian dari pihak yang menangkapi mereka yang dituduh terlibat PKI,“ jelas Ela.

Sebagaimana pernah terjadi, Rusdy Masturo pernah memprakarsai dialog terbuka, bertemakan “Stop Pelanggran HAM” di Taman GOR Palu, 24 Maret 2012. Saat pelaksanaan dialog tersebut, ia masih menjabat sebagai Wali Kota Palu dalam priode 2010-2015. Sebelumnya ia juga sebagai Wali Kota Palu periode 2005-2010.

Saat pelaksanaan tersebut, Rusdy menyampaikan maaf kepada masyarakat Kota Palu Sulawesi Tengah yang menjadi korban pembersihan Partai Komunis Indonesia. “Saya minta maaf atas nama Pemerintah Kota Palu kepada seluruh korban peristiwa 1965 di Kota Palu dan di Sulawesi Tengah,” kata Rusdy dalam permintaan maafnya yang masih tersimpan dalam file video SKP-HAM Sulawesi Tengah.

“Setidaknya kita berterimakasih kepada Pak Walikota saat itu. Sudah memberi jalan kepada kita yang terbaik,“ ujar Ela.

Ela juga menjelaskan, setelah permintaan maaf itu, terbitlah Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Palu nomor 25 tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Salah satu poin isi Perwali, mengupayakan pemenuhan hak-hak korban, lewat pendekatan pemberdayaan masyarakat.

“Para korban pelanggaran HAM 1965/1966 di Kota Palu yang masih berada di bawah garis kemiskinan, diprioritaskan untuk menerima program pemberdayaan dari pemerintah. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa bagi siswa/mahasiswa kurang mampu, bantuan bedah rumah, dan program-program pemberdayaan lainnya,“ urai Ela.

Gagasan rekonsiliasi ini, selain SKP-HAM sebagai konduktor pelaksana juga diikuti sejumlah komunitas anak muda di Kota Palu, yang tergabung dalam Youth Volunteer Camp. Rohmat Yani Ahmad yang aktif dalam lembaga tersebut mengaku, sangat setuju dan cukup antusias dengan acara ini. Ia mengatakan, seolah belenggu selama ini yang dirasakan terkait peristiwa 1965/1966, terasa sudah mulai terurai.

“Sebagai anak muda, saya sangat merasakan hal seperti itu. Seolah ada bayangan gelap tentang peristiwa 1965 yang saya kenal dengan G30S/PKI. Ternyata tidak demikian, sehingga saya harus mengubah mindset saya. Cukup G30S, supaya tidak mengkambing hitamkan salah satu pihak,“ ujar Rohmat.

Lebih menarik dalam kegiatan ini, lanjut Rohmat, digelar bedah buku yang ditulis mantan Wali Kota Palu Rusdy Mastura berjudul, “Palu dan Godam Melawan Keangkuhan, Kisah di Balik Permintaan Maaf Kepada Korban Pelanggaran HAM”.

“Bedah buku yang berlangsung  Sabtu, 23 September 2017 di atrium Palu Grand Mall. Semakin jelas bahwa Bangsa Indonesia ini perlu melakukan rekonsiliasi. Supaya ke depannya anak muda ini tidak terwarisi dendam,“ ucap Rohmat.

Ia pun mempunyai pandangan, tidak majunya dalam konteks segala lini bangsa ini, karena dipengaruhi warisan dendam yang terus berlangsung.

“Kita lihat, soal pendidikan kita banyak masalah. Politik selalu ribut, ekonomi masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini karena kita masih menahan rasa dendam,“ tandas Rohmat.

Rekonsiliasi bukan hanya menggelar bedah buku. SKP-HAM Sulawesi Tengah juga menggelar napak tilas dengan mendatangi tempat-tempat yang dulu pernah diceritakan tempat kerja paksa korban 1965/1966. Selain itu mereka juga menemui para korban yang menyebar di Kota Palu dan sekitarnya.

“Ini yang akan menjadi dokumen kita. Masing-masing perserta siapa yang berbakat menulis juga diminta untuk menulisnya, bahkan kami akan membuat novel grafis,“ tambah Ela.

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah GP Anshor Sulawesi Tengah Adha Nadjemuddin mengatakan, sangat menghargai upaya yang dilakukan SKP-HAM Sulawesi Tengah dalam ajakan rekonsiliasi korban 1965/1966 ini. Ia  mengaku, saat digelarnya bedah buku yang ditulis mantan Wali Kota Palu Rusdy Mastura, Sabtu itu menyatakan permintaan maaf.

Menurut Adha memang saat peristiwa tahun 1965/1966, GP Anshor terlibatan dalam penangkapan para korban di Sulawesi Tengah. “Saya atas nama GP Anshor Sulteng, meminta maaf kepada para korban pelanggaran HAM 1965/1966, jika di masa lalu, GP Anshor telah melakukan hal-hal di luar batas kemanusiaan kepada mereka. Jujur, saya terinspirasi dengan Bung Cudi yang sebelumnya telah berani meminta maaf kepada korban, atas nama Pemerintah Kota Palu,” ujar Adha

Namun Adha tetap menandaskan, permintaan maaf yang dilakukan bukan berarti GP Anshor meminta maaf terhadap PKI. Sebab bagi GP Anshor sendiri, tidak ada tempat bagi komunisme di Indonesia.

“Permintaan maaf ini adalah upaya rekonsiliasi yang dibangun oleh GP Anshor Sulteng dengan para korban, sebagai sesama umat muslim dan atas nama kemanusiaan. Andaikata, orang-orang tua kita ini menuntut kerugian menjadi korban selama puluhan tahun, bagaimana Negara akan membayarnya?,” ungkapnya.

Menanggapi permintaan maaf yang dilakukan GP Anshor salah seorang cucu korban 1965/1966 Madi mengatakan, jika kakek dan neneknya pernah berbuat salah atau berselisih paham dengan GP Anshor, dirinya sudah minta maaf pada saat digelar bedah buku.

“Saya terinspirasi dengan permintaan maaf bung Cudi, kepada para korban. Saya sendiri sebagai cucu korban, meminta maaf jika di masa lalu, kakek dan nenek saya pernah berbuat salah atau berselisih paham dengan GP Anshor. Tidak ada keinginan dari kami untuk membangkitkan kembali PKI di negeri ini,” ujarnya.

Salah satu korban pelanggaran HAM 1965/1966 di Kota Palu, Asman Yodjodolo mengatakan, korban pelanggaran HAM 1965/1966 di Palu, tidak menuntut apa-apa. “Kami juga tidak dendam pada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Kami hanya ingin, peristiwa yang menimpa kami, tidak lagi dialami oleh generasi mendatang,” ujarnya.

Koordinator Komunitas Historia Sulteng (KHST), Moh Herianto menyambut baik dal kegiatan rekonsiliasi ini. Ia mengatakan, hakikat kegiatan ini sebenarnya adalah mengangkat warisan sejarah kemanusiaan. Sejarah tersebut mencatat warisan cinta bukan kebencian.

“Dan hal itu yang harus kita pahami bersama. Ke depan pula Kota Palu semoga saja menjadi rujukan kota-kota lain bahakan Negara untuk menggelar acara rekonsiliasi,” pungkas Herianto.

Seperti kita ketahui, di era Orde Baru (Orba), tiap tanggal 30 September, stasiun televisi nasional TVRI selalu menayangkan film Pengkhianatan G30S/PKI. Saat kali pertama rilis pada 1984, film ini bahkan wajib ditontonh oleh para siswa SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) di seluruh Indonesia.

Namun pemutaran film tersebut lalu terhenti. Sejak Soeharto lengser sebagai Presiden RI ketika reformasi pada 1998. Berhentinya tayangan film garapan Arifin C Noer itu, atas desakan sebagian masyarakat dan pihak TNI AU. Mereka memandang film tersebut tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Setidaknya, ada beberapa adegan di film itu yang berlawanan dengan fakta sejarah.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait