Kamis, 1 Desember 22

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Dirjen Hubla Kemenhub

Indeksberita.com , Jakarta – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada lima orang yang diduga  melakukan praktik suap terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2016-2017. KPK lalu melakukan konprensi pers menjelaskan tentang kronologi OTT KPK terhadap Dirjen Hubla pada Kamis (24/8/2017),

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan, saat konferensi pers tersebut di Gedung KPK, menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan berlangsung pada Rabu (23/8/2017) malam hingga Kamis (24/8/2017). Dalam operasi tangkap tangan tersebut sebanyak lima orang ditangkap.

“Tim KPK mengamankan lima orang dalam operasi tangkap tangan itu, yakni Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono (ATB), Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan (APK), Manajer Keuangan PT AGK S, Direktur PT AGK DG, dan Kepala Sub Direktorat Pengerukan dan Reklamasi W,” ujar Basaria.

Basaria mengungkapkan bahwa pada Rabu (23/8/2017), KPK mengamankan Toni di kediamannya, Mess Perwira Dirjen Hubla di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu sekitar pukul 21.45 WIB. Di kediaman Tonny, KPK mengamankan sebanyak 33 tas berisi uang dengan mata uang rupiah dan mata uang asing. Nilainya sekitar Rp 18,9 miliar.

Selain puluhan tas tersebut, tas berisi uang, KPK juga menyita bukti berupa rekening dengan saldo Rp 1,174 miliar, dan empat kartu ATM dari tiga bank berbeda. Sehingga total uang yang ditemukan di Mess adalah sekitar Rp 20,74 miliar.

Setelah mengamankan Toni, kemudian pada Kamis ,(24/8/2017), sekitar pukul 10.00 WIB, KPK mengamankan S selaku Manajer Keuangan PT AGK dan DG selaku Direktur PT AGK di kantor PT AGK di Sunter, Jakarta Utara.

Usai ketiga orang tersebut diamankan, Tim KPK kemudian bererak menuju daerah Kemayoran dan pada pukul 14.30 WIB Tim berhasil mengamankan Adiputra Kurniawan (APK) , Komisaris PT. Adiguna Keruktama yang juga selaku terduga pemberi suap kepada Toni.

“Setelah itu, Tim KPK kemudian mengamankan W di kantor Ditjen Hubla sekitar pukul 15.00 WIB. Selanjutnya secara bertahap kelimanya kemudian dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan,” imbuhnya.

Setelah melalui pemeriksaan awal dan gelar perkara, Basaria mengungkapkan ,  KPK kemudian meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan dan hasilnya menetapkan Antonius Toni Budiono (ATB) serta Adiputra Kurniawan (APK) sebagai Tersangka.

Adiputra selaku pihak yang diduga pemberi suap dikenakan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Antonius Tonny selaku pihak yang diduga penerima suap, dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Guna kepentingan penyidikan dan pembuktian, lanjut Basaria, KPK telah menyegel sejumlah ruangan diantaranya mess yang digunakan tersangka ATB, ruang kerja Dirjen Hubla di Gedung Kementerian Perhubungan, dan kantor PT AGK di Sunter.

Basaria juga menuturkan bahwa dalam menjalankan operasi suapnya, Toni menggunakan modus baru. Awalnya, Adiputra membuka rekening atas nama seseorang yang diduga fiktif. Rekening itu kemudian diisi secara bertahap. Kartu ATM dari rekening tersebut diserahkan kepada Tonny.

“Melalui kartu ATM tersebut, Tonny dapat menggunakannya untuk berbagai keperluan ataupun mencairkannya,” papar Basaria.

Terkait dengan ditemukanya puluhan tas berisi uang dikediaman Toni, Basaria mengungkapkan bahwa KPK masih mendalami uang senilai Rp 18,9 miliar itu.

“Jumlah ini memang banyak, jadi tidak mungkin satu kasus saja. Tapi ini masih dalam pengembangan penyidik saat ini,” pungkasnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait