Bawaslu Surabaya Larang Caleg Kampanye di Medsos

0
103
Ketua Bawaslu Kota Surabya Hadi Margo (istimewa)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya menyampaikan larangan calon legislatif (caleg) berkampanye di mana pun, termasuk larangan terhadap caleg kampanye di medsos (media sosial). Menurut Bawaslu Kota Surabaya, kampanye sudah diatur bagi calon legislatif yang akan berkompetisi di pemilihan legislatif 2019 mendatang.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo mengatakan, yang diperbolehkan kampanye di media sosial hanya berasal dari partai politik. Meskipun akun yang digunakan calon legislatif bersifat pribadi.

“Itu pun juga harus dari 10 akun yang didaftarkan oleh partai politik. Jadi aturan kali ini memang lebih ketat,” kata Hadi, Selasa (9/10/2018).

Hadi juga memberi penjelasan, jika ada calon legislatif yang nekad melakukan kampanye di media sosial, pihaknya tak segan-segan untuk memberi sanksi. Maka untuk memperketat itu, tandas Hadi, Bawaslu akan memberi beberapa konsekuensi terhadap para calon legislatif.

“Jika memaksa melakukan kampanye lewat media sosial. Tentu kami akan pantau. Pertama kami akan lihat kapan pertama kali akun itu muncul. Kemudian, bagaimana kontennya yang ada di akun itu,” jelas Hadi.

Hadi juga menambahkan, jika dari konten di media sosial berlaku kumulatif, ada logo partai, nomer urut, dan bersifat ajakan maka sudah pasti Bawaslu akan bertindak. Karena hal itu sudah merupakan pelanggaran.

Sementara itu Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi menambahkan, kalau aturannya sudah jelas, bahwa yang boleh melakukan kampanye adalah peserta Pemilu dalam hal ini adalah partai politik.

“Kalau itu dirasa membatasi mungkin ya, tapi seluruh hal itu ada pembatasan tidak mungkin bebas sebebas-bebasnya kan” lanjut Nur Syamsi.

Syamsi juga menambahkan, partai politik yang hendak berkampanye di media sosial. Ia berharap, pengurus partai politik mendaftarkan akunnya maksimal 10, di tiap jenis media soal yang akan digunakan.

“Akun kampanye itu sesuai tingkatnnya. Dan Itu secara resmi harus dilaporkan ke KPU” jelas Nur Syamsi.

Nur Syamsi menegaskan bagi pelanggar aturan ini akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi administrasi sampai penghentian penanyangan iklan.

Sebagaimana mengacu PKPU No 23 tahun 2018 tentang kampanye. Maka kegiatan kampanye di media sosial, partai politik harus mendaftarkan 10 akun. Hanya saja dalam PKPU tersebut, belum ada petunjuk teksnis yang ditentukan.