Kamis, 30 Juni 22

Bawaslu Sumut Berikan Teguran Kepada Gubernur dan Pangkostrad

MEDAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) mengigatkan bakal calon gubernur Sumut petaha Tengku Erry Nuradi dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Edy Rahmayadi agar taat terhadap regulasi pemilihan kepala daerah. Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan mengatakan, Bawaslu RI telah meminta Bawaslu Sumut memberikan teguran kepada Gubernur dan Panglima Kostrad.

“Teguran tersebut terkait dengan beredarnya spanduk-spanduk perihal rencana Edy Rahmayadi untuk maju sebagai calon gubernur.” kata Syafrida kepada Indeksberita.com, Rabu 27 Desember 2017.

Selain Edy kata.Syafrida, Bawaslu akan menegur Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi atas aktivitas politiknya yang mencampur adukkan dengan jabatan gubernur. Syafrida mencontohkan slogan Sumut Paten yang dijadikan tagline penggalangan opini Tengku Erry sebagai calon petahana.

“Slogan Sumut Paten kalau hendak dijadikan slogan Sumut, tentu jadi slogan pemerintah yang disahkan wakil rakyat. Tentu saja tidak bisa dijadikan tag line Tengku Erry sebagai calon gubernur Sumut 2018 – 2023,” kata Syafrida.

Sebenarnya, kata Syafrida sebelum Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan telah meminta Bawaslu Sumut untuk melakukan teguran agar Tengku Erry tidak menggunakan program pemerintah dan slogan- slogan pemerintah untuk kepentingan kampanye, Bawaslu Sumut sudah melayangkan surat himbauan Oktober lalu. “Surat himbauan isinya agar Pak Tengku Erry tidak menggunakan slogan Paten jadi tagline kampenye dia.” kata Syafrida.

Namun karena belum ada respon Tengku Erry ditambah lagi perintah dari Bawaslu RI untuk menegur, maka Bawaslu akan kembali mengirimkan surat kedua.

“Namun surat kedua ini berisi teguran dan mengigatkan agar calon kepala daerah petahan taat kepada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Bawaslu Sumut akan mengirim surat teguran sesegera mungkin kepada Tengku Erry,” tutur Syafrida.

Disebutkan di Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016,  Syafrida melanjutkan, program pemerintah tidak bisa dijadikan alat kampanye atau menggunakan slogan pemerintah. “Intinya kalau slogan Sumut Paten sebagai tagline Sumut, maka Tengku Erry tidak bisa menggunakannya.Jika slogan Sumut Paten sebagai tagline Tengku Erry calon gubernur, maka slogan Sumut Paten tidak boleh dipakai di instansi pemerintah di Sumut,” tutur Syafrida.
Sedangkan surat teguran kepada Letjen Edy Rahmayadi, ujar Syafrida berisi dua point yakni netralitas TNI di Pilkada Sumut dan mempertanyakan penggunaan sumber daya manusia di jajaran Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan dan penggunaan spanduk kampanye Edy Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur.

“Surat akan kami kirimkan ke Pangdam I/BB ditembuskan kepada Panglima TNI.Kalau dari aturannya Pak Edy mengundurkan diri dulu jika ingin mencalonakan diri.” kata Syafrida.

Jika sampai saat pendaftaran pasangan calon 8 Januari hingga 10 Januari 2018, Edy Rahmayadi belum mengundurkan diri, kata Syafrida, Bawaslu baru dapat melakukan tindakan. “Kalau sekarang masih surat teguran dulu.”ujar Syafrida.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait