Kamis, 29 September 22

Bau Aroma Korupsi dari Rencana Penataan PKL

PENATAAN Pedagang Kaki Lima (PKL). Itu yang melatarbelakangi pembelian lahan Jambu Dua. Mulanya, lokasi itu direncanakan sebagai tempat penampungan PKL di kawasan utama, yaitu Jalan MA Salmun, Jalan Nyi Raja Permas, dan Jalan Dewi Sartika. Ketiga titik lokasi PKL itu menjadi fokus Pemkot Bogor untuk ditata melalui Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PDPPJ) dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor.

Terdapat tiga lokasi untuk menampung para PKL, yaitu gedung eks Plaza Muria, gedung eks President Theatre, dan bangunan Pasar Jambu Dua. Dari ketiga lokasi tersebut yang paling memenuhi persyaratan adalah bangunan Pasar Jambu Dua.

“Pasar Jambu Dua itu letaknya strategis. Di lokasi tersebut bisa menjadi akses masuk ke Bogor Kota dari Kabupaten Bogor. Kalau dibuat gedung pasar akan baik untuk kepentingan warga Bogor,” jelas Anggota Komisi C DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya kepada indeksberita.com saat diwawancarai melalui telepon, Minggu (27/3/2016).

Selanjutnya, sambung Atty, mulailah proses penganggaran pembebasan tanah Jambu Dua untuk relokasi PKL tersebut. Proses itu dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kemudian diusulkan di APBDP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan) 2014.

Sebagian dari lahan Pasar Jambu Dua sudah dimiliki Pemkot Bogor, yaitu seluas 6.124 meter persegi, dan sebagian lagi dimiliki oleh warga bernama Angka Hong seluas 3.000 meter persegi. Lahan 3.000 meter persegi itulah yang direncanakan akan dibebaskan oleh Pemkot Bogor untuk menampung 500 PKL dari kawasan MA Salmun.

Seterusnya, APBDP Kota Bogor 2014 mencantumkan anggaran sebesar Rp 49,5 miliar untuk dialokasikan guna pembebasan lahan Pasar Jambu Dua. Sebelumnya, angka yang disepakati oleh DPRD Kota Bogor hanyalah Rp 17,5 miliar. Namun, setelah dievaluasi Pemprov Jawa Barat, maka Pemkot Bogor mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil pajak kendaraan senilai total Rp 35 miliar.

“Waktu anggaran soal lahan Jambu Dua, sudah keluar dan sudah dirapatkan pula di DPRD,” ujar Atty. Selanjutnya, aroma dugaan krupsi menyeruak saat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor menerima laporan sejumlah LSM terkait kejanggalan dari proses pembebasan lahan tersebut.

Harga jual yang jauh di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta dugaan adanya tanah eks garapan yang dijual dengan harga tinggi di beberapa bidang dari tanah Pasar Jambu Dua tersebut akhirnya terendus.
“Ada banyak kejanggalan-kejanggalan dalam proses pembebasan lahan tersebut. Oleh karena itu, kami laporkan ke Kejari,” ungkap Hasiloan Sinaga, Ketua LSM Jaringan Pengacara Publik (JPP).
Menginjak awal 2015, Kejari Kota Bogor telah mendapatkan limpahan kasus, dan langsung masuk kategori Pidana Khusus (Pidsus). Kejari Bogor sudah mengumpulkan data-data terkait adanya gudaan korupsi atas proses pembebasan lahan Jambu Dua. Kejari pun menaikan status, dari penyelidikan ke penyidikan. Para pejabat Pemkot Kota Bogor mulai dipanggil Kejari Bogor untuk menjadi saksi.

Yang menjadi sorotan publik adalah ketika Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman dipanggil Kejari untuk diperiksa sebagai saksi. Ketika orang nomor satu dan dua di kota Bogor itu dipanggil Kejari, sontak publik kota Bogor sorot matanya langsung tertuju pada mereka. Usmar hampir 5 jam diperiksa Kejari Bogor dengan total 30 pertanyaan. Usai wakil walikota diperiksa, selanjutnya giliran orang nomor satu di kota Bogor, yaitu Bima Arya juga diperiksa. Seterusnya, Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono juga dipanggil Kejari Bogor dan kemudian menyusul para Wakil Ketua DPRD hingga anggota Banang. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait