Selasa, 26 September 23

Bantuan Dana Parpol, PDIP: Terserah Pemerintah

Pemenang Pemilu Legislatif 2014, PDI Perjuangan akan bersifat pasif dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan pemerintah terkait bantuan dana bagi partai politik (parpol).

“PDI Perjuangan memahami suasan kebatinan pemerintah dan situasi yang dialami oleh bangsa ini, oleh karena itu kami lebih memilih sikap pasif dan menerima apapun yg diputuskan oleh pemerintah,” kata aggota Komisi II DPR Arteria Dahlan seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (6/10).

Arteria mengatakan, pada prinsipnya telah disepakat bahwa parpol harus semakin dibenahi, salah satu instrumennya adalah memastikan tercukupinya pendanaan yang wajar dan manusiawi.

Menurut dia, bagi parpol dana itu akan digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, misalnya melakukan pendidikan politik.

“PDI-P menyerahkan keputusan ini sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutusnya, sekalipun wacana peningkatan bantuan parpol ini sudah disetujui pula oleh KPK maupun pegiat anti korupsi,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Ditambahkannya, sikap PDIP itu diambil meskipun Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sudah menyampaikan usulan bantuan parpol per suara sebesar Rp6.050 dengan dasar dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu menurut dia, pemerintah telah mengusulkan 100 kali lipat dari besaran bantuan saat ini yang hanya berjumlah Rp108 per suara.

“Tentu saja bantuan Rp108 per suara merupakan jumlah yang sangat tidak rasional,” katanya.

Baca: http://www.indeksberita.com/seskab-kenaikan-bantuan-keuangan-parpol-harus-patut/

Arteria mencontohkan, partai sebagai pemenang Pemilu 2014 yang memperoleh hampir 20 persen dari total suara sah hanya mendapatkan bantuan keuangan parpol sebesar Rp2,5 miliar setahun.

Jumlah itu menurut dia sangat minim terlebih bagi PDIP yang merupakan partai kader, yaitu geliat dan aktivitas kepartaian menjadi ciri dominan.

“Untuk satu kegiatan saja sebagai contoh mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang setahun sekali tidak cukup, bahkan untuk biaya operasional kesekretariatan DPP pun juga tidak mencukupi,” katanya.

Dia menilai bantuan senilai Rp108 per suara itu tidak bisa mencukupi untuk biaya kaderisasi atau pendidikan kader.

Arteria menilai kenaikkan bantuan keuangan itu diharapkan dapat menyehatkan parpol terutama dari praktek-praktek koruptif dan perilaku menyimpang.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait