Dalam pertemuan antara Bupati Kulonprogo HastoWardoyo dengan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi, Berjan, Purworejo Jawa Tengah, KH. Ahmad Chalwani Nawawi, diusulkan agar nama Bandara Baru Kulonprogo di Kecamatan Temon, Kulonprogo DI Yogyakarta adalah Sultan Agung.
KH. Ahmad Chalwani Nawawi beralasan Sultan Agung pantas diabadikan sebagai nama bandara internasional di DI Yogyakarta karena beliau Raja Mataram yang pernah memimpin langsung penyerangan terhadap VOC di Batavia. Pengasuh ponpes itu menambahkan penggunaan nama Sultan Agung harus lengkap yaitu Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma. Namun demi mudahnya penyebutan dan pengingatan, tak masalah disebut Bandara Internasional Sultan Agung.
Jika usulan nama bandara internasional itu disetujui berarti akan menjadi satu-satunya bandara di Jawa yang menggunakan nama sultan. Di luar Jawa beberapa bandara mengunakan nama sultan, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sumatera Selatan.
Dalam catatan sejarah, Sultan Agung (1593- 1645) adalah Sultan ke-tiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613-1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu.
Sultan Agung dua kali menyerang Batavia, tahun 1628 dan 1629. Pada serangan kedua, pasukan pertama dipimpin Adipati Ukur berangkat pada Mei 1629, sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah berangkat Juni 1629. Total 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama (karena kurang perbekalan) diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras di Karawang dan Cirebon. Namun pihak VOC berhasil memusnahkan semuanya.
Walaupun kembali mengalami kekalahan, serangan kedua Sultan Agung berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung, yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur jenderal VOC yaitu J.P. Coen meninggal menjadi korban wabah tersebut.
Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan S.K. Presiden No. 106/TK/1975 tanggal 3 November 1975.