Pungutan liar atau pungli telah menjadi kosa kata lama di masyarakat Indonesia, terutama karena praktik pungli selalu saja terjadi baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tentu ada dan banyak pihak yang diuntungkan dari praktik ini. Di sisi lain kerugian yang ditimbulkannya justru jauh lebih besar. Masyarakat, termasuk pelaku usaha dipaksa untuk menambah biaya daripada yang seharusnya ketika mengurus sesuatu di sentra-sentra pelayanan publik.
Kondisi itulah yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan pemberantasan pungli di semua sektor, lembaga, dan lini pemerintahan sebagai salah satu prioritas kerjanya dalam kerangka reformasi hukum.
Presiden Jokowi bahkan menyempatkan datang saat aparat Kepolisian melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam rangka memberantas pungli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Selasa (11/10) lalu.
Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III yang membidangi Hukum, mengapresiasi gebrakan Polri dalam menjalankan operasi pemberantasan pungli (OPP) tersebut. Namun dia berharap agar upaya itu bukan hanya untuk kepentingan pencitraan atau upaya pengalihan isu.
“Kami berharap OPP untuk sekadar pencitraan dan upaya pengalihan isu, namun gebrakan OPP oleh Polri patut di apresiasi. Dan itu sejalan dengan upaya revitalisasi hukum yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo,” katanya di Jakarta, Kamis (13/10).
Dia berharap OPP yang dilakukan Polri efektif memberantas pungli yang sudah menjadi penyakit menahun di sentra-sentra pelayanan publik yang terbukti telah merugikan masyarakat.
“Pemberantasan pungli dan revitalisasi (hukum) yang kini sedang digodok di istana itu harus memprioritaskan perbaikan kualitas penegakan hukum,” ujarnya.
Kalau diibaratkan sebagai gedung, ia mengatakan, penegakan hukum di Indonesia sudah rusak sangat parah, demikian parahnya sehingga berbagai kalangan melukiskan situasi saat ini sebagai darurat penegakan hukum.
Kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan institusi penegak hukum pun, menurut politikus Partai Golkar itu, sudah mencapai titik terendah akibat perilaku tidak terpuji beberapa aparat penegak hukum.
“Sudah banyak contoh kasus yang rasanya cukup komprehensif menggambarkan kerusakan parah kualitas penegakan hukum itu. Bahkan masyarakat pun mencatat bahwa sektor penegakan hukum tidak henti-hentinya diguncang skandal,” katanya.
Dia mengatakan keterlibatan oknum polisi, jaksa, panitera, hakim serta pejabat Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pidana telah merusak citra dan kualitas penegakan hukum.
“Karena itu, masyarakat berharap banyak pada inisiatif Presiden untuk melakukan revitalisasi hukum termasuk pemberantasan pungli,” ujarnya.
“Dalam konteks ini, tentu saja Presiden harus menyerap aspirasi masyarakat. Sudah sangat jelas bahwa masyarakat sangat kecewa dengan kualitas penegakan hukum saat ini,” katanya.
Untuk itu, Bambang berharap agar Presiden juga memprioritaskan kebijakan untuk memperbaiki upaya penegakkan hukum serta kualitas penegak hukum.