Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi mengumumkan reshuffle atau perombakan kabinetnya, Rabu (27/7/2016) siang tadi. Pengumuman itu sekaligus menjadi babak akhir dari semua rumor dan spekulasi tentang perombakan kabinet yang berkembang selama hampir enam bulan terakhir. Di sisi lain, proses itu menjadi babak ‘baru’ dalam rangkaian kinerja kabinet ke depan.
Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan Jokowi berharap agar publik memberikan dukungan terhadap pilihan yang akan dilakukannya untuk menentukan siapa saja yang akan jadi pembantunya.
Siapa saja yang dipilih presiden dan apa pertimbangannya, terlepas itu merupakan hak prerogratif presiden, tentu akan mendapat respon beragam dari publik.
Keberhasilan kebijakan pembangunan yang diinginkan oleh presiden, juga sangat ditentukan oleh kecakapan para menterinya. Itulah mengapa, kementerian yang berkaitan dengan ekonomi lebih mendapat sorotan publik dibanding dengan kementerian bidang lainnya.
Namun, saat presiden menginginkan dukungan publik, maka sudah sepantasnya presiden pun mendengarkan publik pula.
Apakah aspirasi publik sudah diakomodir dalam reshuffle hari ini, kita akan lihat dari reaksi pasar, media, dan suara masyarakat di media sosial.
Masuknya menteri negara keuangan Sri Mulyani, menjadi kejutan. Sebelumnya memang ada suara-suara yang menginginkan Sri Mulyani untuk berperan dalam pembangunan di republik ini. Tapi suara-suara tersebut tidak gencar. Itu bisa dimengerti, mengingat Sri Mulyani, saat meninggalkan kabinet pemerintahan sebelumnya, dikarenakan adanya persoalan politik dalam kasus bail out Bank Century.
Maka saat Sri Mulayani diumumkan sebagai menteri keuangan, publik surprise dan ternyata
mendapat repon positif di pasar keuangan. Pengalamannya, kepercayaan dunia internasional, dan integritasnya ditenggarai menjadi faktor adanya respon positif tersebut.
Ada hal positif, tapi ada pula resiko (jika kita tidak mau menyatakannya sebagai negatif), misalnya, pertama, dipertahankannya Rini Soemarno sebagai menteri BUMN. Ini membuat publik heran. Apa yang dilakukannya terhadap BUMN dinilai tidak istimewa.
Peningkatan asset BUMN lebih disebabkan oleh tindakan “teknis keuangan” seperti revaluasi asset, dibanding karena melesat dengan cepatnya kinerja BUMN: seperti peningkatan laba, pengurangan biaya, dan pengurangan beban usaha. Bahkan secara politik, Rini dianggap sebagai beban politik presiden, baik dari para pendukung maupun dari oposisi.
Kedua, dicopotnya Ignatius Jonan dari Menteri Negara Perhubungan. Masyarakat sudah merasakan tangan dinginnya saat memperbaiki PT. KAI. Sikapnya yang jelas dalam memandang transportasi publik, juga dirasakan oleh masyarakat. Mungkin kasus kemacetan hebat saat mudik lebaran kemarin di pintu tol Brebes Timur membuat Jonan dianggap gagal. Tapi sebenarnya kemacetan tersebut melibatkan banyak pihak yang bersalah, termasuk pengelola jalan tol dan Polantas. Dan kedua bidang itu dibawah kementerian BUMN dan Polri.
Digantinya Anis Baswedan sebagai menteri pendidikan, juga mengagetkan. Tapi karena tidak berlatar belakang politik, tidak akan berdampak kegaduhan.
Itu beberapa gambaran tentang Reshuffle.
Reshuflle bukan lagi soal politik semata. Reshuffle bukan pula soal “dependent” atau “independent”-nya presiden dalam menentukan siapa saja yang bisa membantunya. Tetapi reshuffle adalah kebutuhan untuk mensinergikan semua kemampuan dalam menjalankan Nawacita.
Bagaimanapun, kini keputusan sudah diambil. Maka para anggota kabinet harus lebih bekerja keras, untuk menunjukan bahwa apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi mengenai penunjukan mereka sudah tepat.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.