Dili, Timor Leste – Memahami keinginan parlemen Timor Leste untuk bergabung dengan APHR (ASEAN Parliamentarians for Human Rights), Board APHR pro aktif mengundang para politisi Timor Leste untuk bergabung secepatnya.
Dalam kerangka itu, Eva Kusuma Sundari (anggota Board APHR) dan Ruth Panjaitan (Program Officer APHR), berkunjung ke Parlemen Nasional Timor Leste di Dili, Jumat (6/5/2016).
Di Parlemen Nasional, Delegasi APHR bertemu dengan dua politisi dari Komisi A yaitu Antonio Eladio Faculto dari Fraksi Fretilin dan
Maria Lurdes Bessa (Fraksi Demokrat).
Dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan hangat, Antonio dan Maria menyatakan antusias dan berketetapan bergabung dengan APHR, serta berjanji untuk mengajak beberapa anggota parlemen lainnya untuk turut bergabung.
Dari diskusi, terungkap harapan mereka untuk dapat belajar dari APHR, tentang bagaimana menyatukan Perspektif HAM ke dalam kerja-kerja parlemen seperti legal drafting, penganggaran, maupun pengawasan.
Sementara, Eva balik memuji keberhasilan Timor Leste dalam meningkatkan persentase jumlah perempuan di Parlemen Nasional hingga 42% dalam waktu 15 tahun terakhir.
“Kita sepakat agar Parlemen ASEAN harus bekerjasama untuk memastikan agar penyatuan ekonomi ASEAN tidak boleh mengabaikan HAM,” ujar Eva K. Sundari yang juga anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, itu.
“Salah satu tantangan adalah bagaimana otoritas Komisi HAM ASEAN bisa diperkuat sebagaimana KOMNASHAM Indonesia dan Timor Leste,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, APHR mengundang delegasi Timor Leste ke Inaugural Forum of APHR yang akan diadakan di Bali, September 2016, serta Town Hall Meeting di Dili yang merupakan pertemuan samping dari Asian People Forum.
“Mereka berjanji akan mengagendakan undangan APHR begitu ada ada tanggal yang pasti dari APHR,” pungkas Eva.