Kamis, 7 Juli 22

APHR Diminta Ingatkan ASEAN Soal Keadilan dan Demokrasi Ekonomi

DILI – Dalam dialog antara 10 anggota APHR (Asean Parliamentarian for Human Rights) dengan 300 an peserta Asean People’s Forum yang berlangsung di Dili Convention Hall, Selasa (2/8/2016), dibahas sejumlah topik penting terkait isu keadilan dan demokrasi di Asean.

Dialog yang menggunakan 3 pilihan bahasa yaitu Indonesia, Inggris dan Tetun dipandu oleh Hugo Fernandez dari The Asia Foundation Dili.

Topik penting yang mengemuka adalah isu perampasan tanah, air, hutan atas nama pembangunan di perkotaan maupun pedesaan yang disoal kelompok petani, kelompok adat, minoritas di Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Philipina dan Indonesia.

Peran parlemen digugat karena tidak membantu perlindungan hak ekonomi korban baik di tingkat Legislasi maupun di advokasi lapangan.

“Apa hasil ber-Asean jika kemiskinan bertambah di kawasan ini?”, sesal salah satu peserta.

Menanggapi hal tersebut, Rachada Dhanadirek mengatakan, “APHR sudah mengirim Tim ke daerah-daerah sungai Mekong dan menulis laporan khusus tentang hal tersebut. APHR telah menyampaikan rekomendasi ke Asean, tapi tampaknya tidak ada mekanisme internal Asean untuk menindaklanjutinya”.

Topik penting lainnya adalah terkait hukuman mati yang masih dipraktekkan di kawasan Asean yang tidak sesuai standard HAM. Indonesia mendapat sorotan khusus soal ini termasuk penunjukan Wiranto sebagai Menkopolhukam.

“Saya tetap anti hukuman mati, dan terus berjuang untuk moratorium, syukur bisa menghapuskannya. Semoga ini jadi keputusan APF juga sehingga akan pula menjadi agenda APHR,” kata Wakil Ketua APHR Eva Sundari, yang juga anggota Komisi XI DPR dari PDI Perjuangan.

Anggota APHR dari Malaysia, Katshuri Patto mengingatkan Asean mewaspadai menguatnya ideologi dan gerakan radikalisme. “Bukan saja uang yang bisa dikorupsi, gerakan radikal juga mengkorup demokrasi dan menyebabkan erosi demokrasi”, jelasnya.

APHR siap bermtra dengan APF selain dengan puluhan partner di seluruh Asean sejak 2004 saat pertama kali berdiri. Faktanya APHR juga diminta beberapa organisasi sipil untuk menyelenggarakan diskusi topik-topik khusus selama kegiatan APF berlangsung.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait