Angka Korupsi Tinggi, Sumut, Banten dan Riau Masuk Provinsi yang Dipantau KPK

MEDAN – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Saut Situmorang mengatakan, KPK memantau tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Banten dan Riau karena tingginya angka korupsi disana. Menurut Saut, Sumut misalnya dua gubernurnya secara berturut-turut jadi tersangka korupsi. Begitu juga Riau. Adapun Banten, sejak gubernur Ratu Atut dan adiknya ditangkap KPK, pengembangan kasus korupsi Banten terus didalami. “Tiga provinsi itu terus terang kami pantau. Untuk Sumut, saya berharap cukup dua gubernur yang ditangkap KPK.” kata Saut di Medan, Rabu 30 Maret 2016.

Menurut Saut, provinsi yang pejabatnya banyak tertangkap karena kasus korupsi menyebabkan indeks pemberantasan korupsi Indonesia jadi rendah. “Jangan dikira perilaku korupsi pejabat daerah tak menyebabkan indeks pemberantasan korupsi kita rendah.Justru kalau gubernur,bupati atau walikota ditangkap karena korupsi itu dipantau oleh negara luar,” kata Saut.

Setali tiga uang dengan Sumut, menurut Saut, dua Gubernur Riau terjerat kasus korupsi juga. “Ini bisa juga kali ketiga gubernur disana terjerat korupsi. Tapi saya harap Gubernur Sumut jangan terjerat korupsi lagi. Malu saya sebagai orang Sumut,” tutur Saut.

Saut meminta Sumut jadi pelopor pemberantasan korupsi karena berbagai kasus yang menjerat pejabat Sumut. “Saya titip,Sumut harus bangkit dan bersih dari korupsi.” ujar Saut. KPK,sambung Saut akan fokus dan paralel melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. “Kalau pencegahan, misalnya, tentu bisa dilakukan oleh semua warga negara melalui pendidikan usia dini.” katanya.

Saut juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi dengan asas transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan bisnis. Menurut Saut, setiap pejabat bisa membuat website pribadinya untuk mengumumkan harta pribadinya serta pendapatan dan pengeluarannya tiap tahun di website pribadi. “Karena dengan akuntabilitas dan tranparansi menutup celah korupsi.Jadi perlu dilakukan upaya progresiv dan ekstra ordinary dalam tranparansi.” ujarnya.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Basaria Panjaitan mengatakan, komisi anti rasuah sedang mengembangkan satu gerakan SPAK singkatan dari Saya Perempuan Anti Korupsi. Diharapkan melalui program SPAK itu, banyak perempuan Indonesia yang menjadi pelopor pencegahan korupsi. “Kaum perempuan dan ibu punya kekuatan menyiapkan generasi muda yang anti korupsi dan ingin Indonesia bersih. Sebelum saya masuk, KPK sudah punya program SPAK. Dan saat ini saya sebagai satu-satunya pimpinan KPK perempuan akan memaksimalkan program itu,” tutur Basaria.

Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan berada di Medan sebagai pembicara seminar bertajuk pencegahan korupsi sejak dini yang diadakan Pusat Monitoring Hukum dan Politik bersama Medan Jurnalis Club. KPK juga akan mengadakan acara yang sama atas prakarsa Pemerintah Provinsi Sumut bulan depan dengan mengundang bupati dan walikota se-Sumut.

Pelaksanatugas Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dihadapan pimpinan KPK berjanji tak akan menjadi gubernur ketiga di Sumut yang tersandung kasus korupsi. Sebelumnya gubernur Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho kehilangan jabatan karena tersangkut kasus korupsi.

“Insya Allah tidak ada lagi pejabat di Sumut yang tersandung kasus korupsi. Sumut akan bangkit jadi pelopor pencegahan korupsi dan akan transparan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran.” kata Tengku Erry.