Rabu, 30 November 22

Anggota DPRD Kaltara Minta Tim Siber Polri Lebih Aktif Memantau Pengguna Medsos di Perbatasan

Pemberitaan yang bersifat disinformasi dan jauh dari fakta (hoax), ungahan maupun postingan yang memuat ujaran kebencian dan kecenderungan sebagian besar pengguna media sosial yang begitu gampang mempercayai sebuah pemberitaan dan tanpa cek-ricek langsung mudah menyebarkan , menjadi perhatian dan keprihatinan berbagai pihak. Salah satunya adalah anggota DPRD Kalimantn Utara (Kaltara), Norhayati Andris.

Norhayati Andris menilai bahwa saat ini penggunaan media sosial cenderung kebablasan. Menurutnya, media sosial seharusnya dapat menjadi alat pemersatu dan bukan malah menjadi sarana perpecahan.

“Diciptakanya media sosial itu kan sebenarnya untuk menjadi alat menjalin persaudaraan, mengungkapkan misi perdamaian dan tempat berbagi informasi demi kebaikan. Jangan malah sebaliknya,” ujarnya kepada IndeksBerita.com, Kamis (8/6/2017).

Lebih lanjut Norhayati mengungkapkan bahwa media sosial saat ini juga merupakan sarana paling mudah bagi pihak-pihak yang menginginkan keharmonisan anak bangsa yang sudah sekian lama terjalin pecah dan berahir pertikaian. Ia juga meyakini bahwa kecenderungan para pengguna media sosial yang mudah sharing pemberitaan,adalah modal besar buat orang-orang yang berpaham radikalisme untuk melakukan propaganda dan provokasinya.

“Sudah terbukti dan tak dapat dipungkiri bahwa beberapa peristiwa besar yang terjadi baik didalam dan diluar negeri karena berasal dari penyampaian di media sosial. Seharusnya kita semua dapat belajar dari hal-hal tersebut dan bukan malah turut serta menjadi bagian dari segala provokasi yang dapat menggoyahkan NKRI,” paparnya.

Untuk itu disamping mengharap para pengguna media sosial khususnya di wilayah perbatasan, agar cerdas dalam bermedia sosial, Norhayati juga meminta kepada Tim Siber Polri agar lebih aktif memantau, menetralisir dan apabila ada pihak-pihak yang terbukti menggunakan media sosia sebagai  alat menyebarkan hasutan, pihaknya meminta agar Polri jangan segan-segan menindaknya.

Anggota Komisi II tersebut juga membantah pihak-pihak yang berangapan bahwa pemantauan dari Tim Siber Polri adalah pemberangusan Demokrasi. Ia justru mempertanyakan jika ada pihak-pihak yang tidak menginginkan Tim Siber Polri melakukan pantauan dan penindakan.

“Kalau memang dalam menggunakan media sosial itu natnya baik, tentu nggak perlu takut. Kecuali jika memang niatnya bermedsos itu untuk menyebarkan kebencian dan keburukan, pasti akan merasa terpasung,”ujar Norhayati.

Terkait heterogenitas masyarakat Kalimantan Utara yang terdiri dari multi etnis dan multi agama, Norhayati menuturkan bahwa para penguna media sosial juga berperan penting terhadap kelangsungan harmonisanya kehidupan masyarakat yang selama ini telah terbina. Apalagi beberapa wilayah dari Kaltara adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Kerajaan Malaysia. Maka sudah pasti masyarakat yang menjadi pengguna jejaring sosial akan terlibat dalam hancur dan kokohnya keharmonisan masyarakat dan kedaulatan negara.

Apalagi dengan. kejadian terkini berupa Operasi Militer Philipina di Marawi dan wilayah Nunukan adalah wilayah terdepan yang berpotensi menjadi jalan keluar masuknya Militan Anti Pancasila dan Anti NKRI,Norhayati mengharap para penguna sosial di kalimantan Utara dapat turut serta menangkal Radikalisme dan  mengcounter Terorisme.

Namun Politisi PDIP tersebut menolak dengan tegas jika ada pihak-pihak yang mengkait-kaitkan isu Radikalisme maupun Terorisme dengan Agama. Menurutnya,agama adalah jalan suci yang menyeru kebaikan sementara Terorisme adalah kejahatan. Maka tidak ada alasan untuk mengkaitkan keduanya dalam satu anggapan.

“Agama manapun itu menganjurkan pada kebajikan, perdamaian dan keindahan. Maka jika ada yang berpaham Radikal maupun terlibat aksi Terorisme,itu adalah oknum dan bukan atas nama Agama,” pungkasnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait