Rabu, 30 November 22

Anggota DPRD Kaltara Minta Pemerintah Patok 10% Alokasi APBD Untuk Ekonomi Kerakyatan

Belum maksimalnya Nawacita sebagai konsep Pembangunan dari Pemerintahan Jokowi-JK, karena masih minimnya alokasi APBD untuk Ekonomi kerakyatan. Minimnya alokasi APBD  terhadap sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terjadi di provinsi maupun kabupaten, Keadaan ini terjadi terutama di wilayah Kalimantan Utara dan wilayah perbatasan lainya di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Andi Zakaria, di sela-sela kunjungan kerjanya di Nunukan, Kamis (18/5/2017). Andi mengungkapkan bahwa selama ini 40-50% alokasi APBD justru untuk membayar gaji Pegawai dan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial lainya, sementara untuk sektor-sektor ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat justru masih berkisar atara 0,1 hingga 2%.

“Karena tidak ada patokan dari pemerintah pusat pada saat Penyusunan APBD. Selama ini baru mentargetkan sektor pendidikan yang harus 20 persen, sektor kesehatan yang harus 10 persen. Tapi kita tidak pernah sama sekali mentarget atau mematok alokasi dari APBD tersebut untuk sektor-sektor ekonomi kerakyatan seperti pertanian, perikanan dan UMKM,” ungkapnya.

Seharusnya, menurut Andi, sebagai sektor pokok dari tulang punggung ekonomi Indonesia, maka alokasi anggaran untuk sektor-sektor tersebut harus diperbesar. Dan salah satu cara untuk merealisasikanya adalah pemerintah terutama Kemendagri untuk melakukan presentase terlebih dahulu ketika masih tahap pengusulan sebelum APBD tersebut ditetapkan.

“Seandainya presentase tadi dilakukan, maka bukan hanya di Kalimantan Utara saja, tapi diseluruh Indonesia, saya yakin perekonomian akan tumbuh dengan pesat, karena ada dasar dalam pengalokasian tadi,” tegas Politisi PBB dan Mantan Aktivis Kaltara yang terkenal kritis itu.

Maka apabila ke depan negara tidak memperhaikan hal ini, lajut Andi, konsep Nawacita yang sedemikian merakyatnya untuk diterapkan, hanya akan menjadi slogan semata atau justru yang lebih miris akan mundur dari apa yang dicita-citakan Presiden Jokowi.

Andi juga mengkhawatirkan, apabila tidak ada patokan jelas tentang nominal alokasi untuk sektor ekonomi kerakyatan, maka kedepan perekonomian Indonesia akan semakin terpuruk karena sektor penyangga ekonomi negara seperti pertanian, perikanan dan UMKM terpinggirkan. Lebih parah lagi menurut Andi, apabila APBD hanya akan menjadi ajang titipan pihak-pihak tertentu yang menjadikan aspirasi masyarakat sebagai kedok agar masuk dalam APBD padahal untuk kepentingan pribadinya.

“Initinya gini aja, kalau memang kita sepakat untuk mensukseskan Nawacita, perbesar dan prioritaskanlah alokasi APBD untuk sektor ekonomi kerakyatan. Jangan sampai cita-cita Pemerintahan Jokowi-JK yang sedemikian mulia untuk menciptakan tatanan yang adil makmur ini kandas hanya karena alokasi APBD yang tidak tepat sasaran,’ pungkasnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait