Tuntutan agar transpansi pengelolaan anggaran dalam pembahasan APBD Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) bisa menjadi babak baru. Setelah sebelumnya Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Kalimantan Utara secara terbuka mengemukakan permintaan agar pada saat pembahasan APBD disiarkan secara langsung,kini berbagai elemen ikut turut menyuarakan hal serupa.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Kalimanan Utara Andi Zakaria menyambut positif usulan yang menginginkan transparansi dalam pembasan APBD. Andi mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menghormati masyarakat Kalimantan Utara yang menyuarakan aspirasinya.
“Terkait dengan permintaan dari Almisbat itu, saya pribadi sangat menghargai sebagai masukan positif dan ide brilian yang berawal dari kepedulian masyarakat terhadap daerahnya,” ujar Andi ,Sabtu (8/9/2018).
Andi menjelaskan bahwa selama ini sidang pembahasan APBD selalau terbuka. Hanya saja memang belum pernah disiarkan secara langsung sebagaimana dari tuntutan Almisbat tersebut.
“Selama ini kita sudah terbuka kok,hanya saja belum full terbuka karena hanya sebagian kecil yang turut menyaksikan. Tapi memang usulan dari Almisbat tersebut layak untuk dipertimbangkan,” imbuhnya.
Andi mengungkapkan ada beberapa alasan yang mendasari dirinya bersepakat dengan hal itu. Namun alasan paling kuat bagi Andi adalah agar alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran.
Sebagai contoh,Andi mengungkapkan, saat ini alokasi dari APBD untuk sektor Pertanian dan Perikanan sangat minim. Dengan alokasi sekitar 1 persen dari APBD, itu adalah ketimpangan kebijakan karena salah satu pilar ekonomi di Kalimantan Utara adalah pada sektor pertanian dan perikanan.
” Bagaimana ekonomi kerakyatan dapat terwujud jika anggaranya untuk sektor tersebut sangat minim. Nah, dangan tranparansi anggaran saat pembahasan, maka publik di Kaltra akan dapat turut mengawasi sehingga anggaran benar-benar dialokasiakan pada sektor vital,” paparnya.
Selain itu, dengan dipublikasikanya sidang Pembahasan APBD secara langsung, menurut Andi juga akan menjadi motivasi Pemerintah baik elsekutif maupun legislatif untuk bertambah rasa tanggung jawab pada amanah yang telah diberikan oleh konstituent. Karena dengan keterbukaan informasi apalagi saat pebahasan APBD, maka beban moral akan bertambah jika tak mampu menjalankan fungsi sebagai penyambung lidah rakyat.
Untuk itu,Andi berjanji akan turut mengupayakan agar usulan dari masyarakat yang dapat menjadi cambuk kinerja bagi anggota DPRD dapat direalisasikan, meski dirinya juga menegaskan bahwa dipublikasikan atau tidak pada saat sidang, secara pribadi tak kan mempengaruhi kinerjanya.
“Disiarkan langsung atau tidak, saya tetap akan seperti ini. Tapi usulan tersebut sangat perlu dipertimbangkan dan akan kita perjuangankan agar direalisasikan karena itu adalah keinginan rakyat dan anggota DPRD itu wakil rakyat,” pungkas politisi Partai Bulan Bintang tersebut.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.