Jakarta – Terkait polemik Blok Masela, anggota DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai SKK Migas belum tegas menangani kegiatan hulu migas di Indonesia. Ia menambahkan, seharusnya PT Pertamina (Persero) ikut andil dalam mengelola Blok Abadi Masela, bukan diserahkan ke asing seperti yang terjadi sekarang ini. Menurutnya, kalau tetap diserahkan kepada pihak asing, itu berarti tidak ada kedaulatan energi.
“Menurut saya, Pertamina harus sebagai pemegang saham di Blok Masela. Kita tidak mau Shell, Inpex atau Total atau apalah yang menguasai sumber daya alam kita, Proyek masela ini bukan hanya proyek empat sampai lima tahun, tapi jangka panjang,” ungkap Iskan kepada indeksberita.com, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3).
Lebih lanjut kata Iskan, untuk memegang kedaulatan energi di sektor hulu migas perlu ada ketegasan dari SKK Migas sebagai tangan pemerintah untuk mengawasi dan mengatur seluruh kontrak migas yang ada.
Selain itu, ia juga menilai SKK Migas lemah. Karena tidak mempunyai neraca keuangan dan catatan yang lengkap untuk memetakan aset dan potensi dari rencana pembangunan Blok Masela tersebut. “Makanya kelemahan SKK migas ini tidak bisa mengambil kedaulatan negara,” kata politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Adapun terkait polemik mengenai pilihan fasilitas untuk pengembangan Blok Masela dinilai belum terlalu penting dibicarakan saat ini.
“Tidak penting mau darat (OLNG) atau laut (FLNG), yang penting ini bagaimana dikelola oleh negara,” pungkasnya.