Rabu, 30 November 22

Anggota DPD Desak KPK Usut Tuntas Kasus Suap BPK Oleh Kemendes

Kasus yang melibatkan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terhadap BPK membuat geram salah seorang anggota DPD RI. Ketua Deputi I Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Benny Ramdoni menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut tuntas dugaan kasus suap Kemendes PDTT terhadap BPK tersebut.

“Saya kira KPK harus menelusuri dugaan keterlibatan pimpnan di Kemendes mulai dari sekjen, menterinya, semua harus diperiksa” kata Beny, Senator Senayan di Jakarta, Selasa (30/5).

Beny berpendapat menteri dan sekjen secara struktural merupakan pejabat paling bertanggung jawab terhadap setiap keputusan pada lembaga kementerian.

Terlebih, menurut pendapat Senator asal Sulut ini, Inspektur Jendral Kemendes PDTT yang notabennya pejabat eselon I melakukan aksi suap untuk mendapatkan penilain WTP BPK terhadap kementriannya.

“Keterlibatan pejabat eselon I Kemendes PDTT pada dugaan kasus suap ini perlu dipertanyakan ada siapa dan mengapa.Tugas KPK untuk mengurai hal ini sebab bukan tidak mungkin ada keterlibatan pucuk pimpinan dikementrian terkait,” ujarnya.

Sekali lagi Beny mengingatkan agat KPK segera melakukan penyidikan secara komperhensif di Kemendes PDTT. “Hemat saya, penyidik KPK harus lebih berani mengkap kasus ini dengan cara segera memeriksa top level dikemendes,” pungkasnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait