Kamis, 1 Desember 22

Anggota DPD Desak DPR Segera Sahkan RUU Terorisme

Maraknya aksi terorisme dan radikalisasi yang terjadi di Indonesia saat sekarang menuai keprihatinan berbagai pihak. Salah satunya datang dari  Anggota DPD asal Sulawesi Utara, Benny Rhamdani. Benny saat ditemui awak mengungkapkan keprihatinanya atas kondisi sosial masyarakat dewasa ini yang dinilainya rentan disusupi faham-faham radikal. Selanjutnya Benny mengatakan perlunya DPR segera sahkan RUU terorisme menjadi undang-undang.

“Pengajuan revisi RUU terorisme inikan sudah dari lima tahun lalu tapi kenapa kok sampai sekarang belum ada titik terang kapan pengesahannya, jangan- jangan ada salah satu pihak di DPR RI yang bermain,” ujar Benny.

Benny mengakui dirinya adalah salah satu orang yang menduga ada konspirasi besar dibalik molornya pengesahan RUU terorisme. Adanya peran TNI dalam RUU Terorisme, menurutnya, dijadikan alasan oleh para konspirator.

“Dalam draf Revisi UU itukan memang ada pemeberian kewanangan pada TNI untuk ikut serta dalam menanggulangi terorisme tapi apakah itu yang dijadikan dalih hingga pembahasannya molor,” ucap Benny.

Benny menuturkan bahwa peran TNI dalam penanggulangan terorisme harus disikapi secara psoositif. “Yang harus diingat semua pihak TNI pasca reformasi sudah berbeda cultur dan paradigmanya, TNI saat ini bukanlagi sebatas serdadu perang tapi sudah menjadi prajurit yang profesinal,” terang Senator sekaligus mantan Aktivis Mahasiswa ini.

Benny tidak menampik bahwa saat orde baru peran TNI yang saat itu bernama ABRI cenderung abuse of power.Tapi menurutnya, itu masa lalu yang tidak boleh menjadikan bangsa ini terpuruk dan tersandera oleh kekhawatiran yang berlebihan.

“Kita meski bedakan TNI sekarang dan TNI era ordebaru dimana saat itu memang terjadi penyalahgunaan kewenangan hingga mengacam kegidupan demokrasi namun hal itu tifak bisa dijadikan acuan dan kekhwatiran yang berlebihan akan terjadi lagi, ” ujar Benny.

Dalan kesmpatan itu Benny juga menyinggung soal hubungan TNI dan Polri yang dinilainya semakin solid. “Statment Kapolri,  Tito Karnivian kan jelas mendukung TNI untuk ikut berperan bersama Polri untuk menanggulangi terorisme, jadi pada pihak-pihak yang selama ini kawatir ada konflik kepentingan jika TNI-Polri disatukan dalam rangka penanggulangan teror itu alasan yang mengada-ngada, ” cetus Benny.

Benny mengingatkan bahwa pencegahan terorisme dan radikalisme tidak cukup hanya mengadalkan  BNPT. Semua komponen bangsa harus terlibat, agar kita tidak kecolongan kedepannya.

“Tidak cukup hanya BNPT untuk melakukan upaya pencegahan radikalisasi tapi semua komponen bangsa harus terlibat didalamnya, sebab terbukti BNPT dalam melakukan tugasnya tidak maksimal dengan kejadian-kejadian teror bom saat ini,” pungkasnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait