Jumat, 9 Desember 22
Beranda Featured Andai Jokowi Masih Gubernur Jakarta, Warga Luar Batang Mungkin Tenang

Andai Jokowi Masih Gubernur Jakarta, Warga Luar Batang Mungkin Tenang

0
Andai Jokowi Masih Gubernur Jakarta, Warga Luar Batang Mungkin Tenang

Jakarta – Ketenangan puluhan tahun warga Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara akhirnya berakhir pada Senin (11/4/2016). Mereka tak kuasa menahan laju 11 beko, enam sopel, dan 30 truk yang dikerahkan Pemrov DKI Jakarta untuk menggusur kawasan tersebut. Lokasi pertama yang diratakan area Pasar Ikan Luar Batang. Hingga pukul 08.00 WIB, kios-kios di pasar tersebut telah rata dengan tanah.

“Sudah banyak warga yang membongkar sendiri bangunannya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan,” kata Walikota Jakarta Utara, Rustam Efendi kepada wartawan di lokasi penggusuran.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok), tujuan penggusuran itu adalah agar program normalisasi kali dapat terealisasi. Pemprov DKI juga ingin membangun dinding turap sehingga kawasan itu bebas dari banjir. Selain itu, Ahok mengaku punya tujuan lain, yakni menghindarkan warga dari penyakit Tuberculosis (TBC).

“Tinggal di kawasan kumuh, ini daerah yang rawan kena TBC. Anda tinggal di sungai, di laut, sempit-sempitan tidak ada matahari langsung, saya enggak mungkin membiarkan Anda sakit,” kata Ahok di Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (30/3).

Ahok juga mengatakan bahwa penggusuran itu akan semakin mempercantik tampilan Masjid Luar Batang. Sehingga, menurutnya salah bila ada pihak yang menuding Ahok akan menggusur Mesjid itu.

“Justru nanti masjid luar batang akan jadi keren. Jadi Masjid Luar Batang kamu masuk dari Sunda Kelapa langsung lihatnya plaza, taman,” kata Ahok.

Kontrak Politik?

Kontrak Politik yang dulu dibuat semasa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu sepertinya sudah tidak berlaku. Kontrak yang dibuat pada Sabtu, 15 September 2012 di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, itu ditandatangani oleh Ir. H. Joko Widodo sebagai calon gubernur saat itu, berpasangan dengan Ahok.

Dari 3 (tiga) poin kontrak, poin nomor dua jelas menyatakan bahwa dalam rangka “Jakarta Baru” akan dilakukan legalisasi terhadap perkampungan yang “dianggap” ilegal yang sudah ditempati warga selama 20 tahun atau lebih.

Poin berikutnya menyatakan bahwa pemukiman kumuh tidak digusur tapi ditata, sekalipun pemukiman itu berada di lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pihak swasta. Juga dinyatakan bahwa gubernur akan menjadi mediator untuk menjamin hak-hak warganya.

Sekarang Jokowi sudah jadi Presiden. Tapi, apakah Ahok tahu Kontrak Politik itu?

image