Setelah heboh harga bawang putih yang tdak terkendali, kini harga telur melambung bahkan langka dan mahal di pasar. Ibu-ibu rumah tangga pun mulai berteriak. Solusinya pemerintah selalu bisa diduga: Operasi Pasar (OP).
Aliansi Masyarakat Sipil Unttuk Indonesia Hebat (ALMISBAT), Organisasi relawan Jokowi, melalui anggota Dewan Pertimbangannya, Syaiful Bahari kepada awak media menjelaskan, Operasi Pasar merupakan penyelesaian klasik pemerintah untuk mengendalikan harga. Menurutnya, cara tersebut berdampak sementara dalam mengendalikan harga, dan kedepannya harga bisa bergejolak lagi.
“Dari tahun ke tahun instrumen Operasi Pasar yang selalu digunakan, sepertinya tidak ada cara lain yang lebih efektif dan memberikan dampak jangka panjang untuk memperbaiki dan menjaga “supplay-demand” beberapa kebutuhan pokok rakyat Indonesia”, kata Syaiful Bahari lewat pesan tertulisnya.
Syaiful juga menjelaskan, OP merupakan instrument jangka pendek dan bersifat reaktif yang dalam beberapa kesempatan memang cukup efektif untuk menurunkan harga seperti yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dalam menjelang bulan puasa dan lebaran selama dua tahun berturut-turut.
Namun demikian, cara ini tidak bertahan lama jika tidak didukung basis produksi yang cukup dan konsisten untuk menjaga suplai agar tidak berkurang. Karena itu, tata niaga produksi komoditi yang menjadi kebutuhan pokok rakyat termasuk telur ayam harus diperbaiki. Rantai produksi dari mulai bibit sampai pasar harus ditinjau ulang.
Pemerintah jangan lagi berteriak-teriak cari kambing hitam. Semua itu terjadi karena ada mafia. Seringkali regulasi-regulasi yang tidak perlu dan membatasi sektor produksi dan perdagangan justru menciptakan korupsi, nepotisme, dan monopoli baru oleh segelintir elit politik dan pengusaha yang dekat dengan pejabat-pejabat kementerian.
Contoh paling nyata adalah kebijakan bawang putih dan telur. Pemerintah mewajibkan tanam 5% kepada para importir untuk mengejar swasembada bawang putih, alih-alih memberikan solusi terbaik bagi tata niaga bawang putih nasioal, tapi malah jadi ajang perebutan kuota impor sehingga memberi peluang praktek suap menyuap antara pengusaha dan pejabat.
Demikian juga dengan impor “doc” ayam, penunjukan importir tunggal kepada PT Berdikari (Persero) yang merupakan salah satu BUMN nasional membuat para peternak ayam lokal kesulitan memperoleh doc, kalaupun ada harga mahal. Persekutuan monopoli antara BUMN dengan distributor besar justru mematikan para peternak ayam lokal. Jika hal ini terus dibiarkan yang terjadi adalah lahirnya monopoli baru di sektor pertanian dan peternakan.
Lebih lanjut Syaiful menegaskan, sudah saatnya pemerintah memiliki konsep dan strategi jangka panjang untuk memperbaiki tata produksi dan tata niaga di sektor pertanian dan peternakan. Dan juga harus fokus, jangan semua mau dibatasi dan dimonopoli.
“Hal ini akan membuat sektor pertanian di Indonesia tidak bisa berkembang dan sulit bersaing dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara”, ujar Syaiful Bahari yang juga Ketua DPP Petani NasDem.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.