Ini Alasan Aman Abdurrahman Tak Akan Banding Atas Vonis Mati Terhadap Dirinya

0
901
Aman Abdurachman pimpinan JAD, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saat dituntut hukuman mati (Eko)

Majelis Hakim menjatuhkan vonis mati kepada pemimpin Jemaah Ansharut Daulah (JAD), Aman Abdurrahman alis Oman alias Abu Sulaiman yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018). Hakim menyatakan vonis mati untuk Aman Abdurrahman diberikan, karena ia terbukti bersalah dalam kasus bom Sarinah, bom gereja Samarinda, hingga penusukan polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat dan aksi-aksi teror lainya di wilayah Indonesia.

“Menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme dalam dakwaan kesatu dan kedua. Memutuskan, menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Oman Rachman alias Aman Abdurrahman,” kata Ketua Majelis Hakim Akhmad Jaini dalam amar putusanya.

Penjatuhan Vonis Mati tersebut lantaran Hakim menilai Aman terbukti melanggar Pasal 14 juncto Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dakwaan kesatu primer. Selain itu, Aman juga dinilai melanggar Pasal 14 juncto Pasal 7 undang-undang yang sama sebagaimana dakwaan kedua primer.

Vonis tersebut sama dengan tuntutan dari Jaksa yang pada 18 Mei 2018 lalu juga menuntut Aman dengan pidana Mati. Kala itu Jaksa Anita Dewayani memyatakan bahwa perbuatan Aman sangat sadis sehingga tidak ada hal yang meringankan sehingga menurut Jaksa,hukuman mati adalah vonis paling tepat untuk Aman.

Mendengar putusan tersebut, Aman Abdurrahman langsung melalukan sujud syukur dan setelah itu ia melambaikan tangan kiri sebagai tanda penolakan untuk menjawab pertanyan hakim mengenai tanggapan banding dari Aman.

“Saya tidak akan banding,” ujar Aman.

Menanggapi vonis tersebut, Kuasa Hukum Aman Abdurrahman ,Asrudin Hatjani mengatakan bahwa klienya menolak mengajukan banding karena menurut Asrudin,Aman tidak mengakui adanya peradilan di Indonesia. Sebagaimana diketahu,Ama hanya mengakui peradilan sistem khilafah.

“Kalau ustaz Aman sendiri karena dia tidak mengakui adanya negara, karena dia mengakui adanya khilafah, maka dia berlepas diri dari vonis ini,” ujar Asrudin.

Namun walaupun klienya telah menyatakan tak akan mengajukan banding,Asrudin dan kuasa hukum lainnya akan melakukan komunikasi dengan Aman untuk melakukan upaya hukum terhadap vonis yang dijatuhkan tersebut.

“Saya tidak bisa bertindak tanpa persetujuan beliau. Kamu akan konsultasikan kembali kepada beliau apakah jadi melakukan banding atau tidak,” pungkasnya.