BOGOR – Lagi-lagi Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto kembali jadi buah bibir sejumlah kelompok pro demokrasi di Kota Bogor. Doyan pencitraan, tidak konsisten membuat kebijakan, hingga sebutan penggemar jalan-jalan ke luar negeri.
“Soal Bima Arya, selama memimpin Kota Bogor tidak ada nilai tambahnya. Terkini, dalam kasus Skandal Jambu Dua yang kini proses hukumnya tengah tengah ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Bandung, ketiga tersangka HYP, IG dan RNA, hanya korban kebijakan konspirasi elit. Sementara, pembuat kebijakan, walikota Bogor malah belum tersentuh hukum,” tukas Ketua Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa (FKPM) Bogor Raya, Ali Taufan Vinaya saat gelar diskusi Mau Dibawa Masa Depan Kota Bogor di salah satu ruko, Jalan Kapten Yusuf, Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kamis (21/7/2016).
Secara lugas, mantan aktivis 98 yang pernah tergabung di Forkot ini mengatakan, dalam kasus Jambu Dua, jelas terduga kepala daerah yang menaikan sepihak anggaran pembelian lahan dari persetujuan DPRD Kota Bogor senilai Rp17.5 miliar menjadi Rp43.1 miliar.
“Ini adalah fakta hukum, adanya kenaikan anggaran sepihak oleh eksekutif dan ditandatangani oleh kepala daerah. Bisa disimpulkan sendiri, siapa pembuat kebijakan dan siapa yang diduga melanggar hukum,” tandasnya.
Di tempat yang sama, komentar miring juga dilontarkan Ketua Front Pemuda Penegak Hak Rakyat (FPPHR), Fery Aryanto. Dalam penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) bermasalah, Cafe 31 dan D Sniper di BNR, keduanya sempat ditutup Bima Arya. Tapi, belakangan D Sniper malah kembali buka, dan Bima Arya tutup mata.
“Kebijakan yang dibuat, didepannya tegas, belakangnya malah melempem. Itui yang dilakukan Bima Arya dengan penertiban THM bermasalah tak berizin. Tidak bedanya dengan rumah sakit yang disinyalir tak berizin, Siloam yang dulunya gedung eks Internusa Plasa, Bima Arya malah terkesan tutup mata. Bahkan, bangunan langgar sempadan sungai yang jelas langgar tata ruang seperti Ramayan Palaza di tepi Sungai Cibalok, Tajur, malah Walikota Bogor sendiri yang meresmikannya,” ujar Fery panjang lebar.
Sementara, perwakilan Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Bogor, Rahmat Heryana juga menyampaikan pernyataan senada. Kepemimpinan Bima, disebutnya hanya trampil membangun pencitraan semata.
Pasalnya, sejumlah program yang digelontorkan Bima kini tak lebih dari omong doang alias omdo. Tidak hanya itu, Walikota Bogor ini juga disimpulkan doyan jalan-jalan ke luar negeri dengan dugaan memanfaatkan duit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Sekarang mari kita lihat, selama kepemimpinan Bima Arya apa yang sudah dilakukan? Setahu saya dia hanya rajin menggelar sweping ke Tempat Hiburan Malam (THM). Tapi, sebaliknya ke rumah sakit yang kerap menolak pasien miskin tidak pernah dilakukan. Dan, dibalik itu ternyata di Kota Bogor kini telah menjamur berdiri rumah sakit swasta. Total keseluruhannya sudah mencapai 15 rumah sakit,” tuturnya.
Masih menurutnya, tiga bulan menjabat sebagai walikota, Bima pernah mengatakan di sejumlah media untuk meniadakan penggunaan kendaraan bermotor seminggu sekali dan menyampaikan ajakan kepada warga untuk berjalan kaki.
Tidak hanya itu, politisi PAN yang kini menjabat kepala daerah Kota Bogor tersebut juga pernah menyebutkan setiap Kamis akan berkantor di kantor-kantor kelurahan untuk mengevaluasi program kerja. Namun, belakangan, kegiatan tersebut tidak dilakukan.
“Hanya awalnya saja Bima berkantor di kelurahan. Seterusnya, dia malah tidak melakukan lagi. Terkini, malah dia sering jalan-jalan ke luar negeri. Itu pun diduga pakai duit APBD. Saya juga masih mencatat, November 2014 lalu, Bima pernah mengeluarkan kebijakan sehari tanpa kendaraan pribadi untuk PNS di lingkungan Pemkot Bogor. Larangan tersebut, diberlakukan pada setiap hari Senin. Semua PNS di Pemkot Bogor, dilarang membawa kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua, menuju ke tempat kerjanya masing-masing. Faktanya, omdo,” tuntasnya. (eko)
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.