Aspirasi politik yang disampaikan melalui surat terbuka oleh sejumlah akademisi yang tergabung dalam Forum Kampung Kota (FKK) yang berisi penolakan mereka terhadap pencalonan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dari PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta 2017 medatang, dinilai “Forum Aktivis 98 untuk Ahok” tidak murni dan tidak obyektif. Aspirasi tersebut juga dinilai insinuatif dan sarat kepentingan politik, karena beberapa nama diantaranya merupakan anggota tim sukses bakal calon gubernur tertentu.
“Kita hormati para akademisi yang masih murni dan tidak memiliki interest politik. Namun yang terjadi di Forum Kampung Kota banyak penumpang gelap para ‘haters’ Ahok dan tim sukses calon gubernur penantang Ahok,” kata Sulaiman Haikal, salah satu inisiator Forum Aktivis 98 untuk Ahok, dalam pesan teks, Minggu (21/8/2016).
Untuk itu, Haikal berharap agar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak menanggapi surat yang mengatasnamakan Forum Kampung Kota tersebut, karena penolakan pencalonan Ahok akan bertabrakan dengan aspirasi mayoritas warga Jakarta tetap ingin dipimpin oleh Ahok.
“PDIP harus menangkap keinginan kuat warga Jakarta yang ingin perubahan wajah ibukota menjadi lebih bagus dan membanggakan di mata dunia. Sekian lama wajah ibukota dibiarkan kumuh dan kotor. Ahok lah yg berani dan berhasil mengubah kondisi tersebut meskipun Ia harus bekerja di bawah ancaman dan caci maki banyak kalangan,” ujar Haikal.
Haikal lebih lanjut menilai bahwa seharusnya para akademisi jujur dan obyektif menilai segala perubahan termasuk perbaikan Jakarta melalui berbagai kebijakan yang dibuat Gubernur Basuki Tjahaya Purnama selama ini.
“Akademisi harus jujur dan netral dan tidak boleh menutupi fakta bahwa relokasi warga paralel dengan penyiapan tempat tinggal pengganti yang lebih baik dan manusiawi. Relokasi, misalnya, hanya dilakukan ketika apartemen atau rusun telah tersedia,” tambahnya.
Sementara itu, inisiator Forum Aktivis 98 lainnya, Iwan Sulaiman Soelasno mengatakan bahwa sejumlah gerakan yang menolak pencalonan Ahok diyakini tidak akan mempengaruhi keputusan politik Megawati Soekarnoputri untuk mengusung Ahok pada Pilkada Jakarta 2017 mendatang.
Iwan menambahkan, dalam pilkada serentak tahun 2015 lalu PDI Perjuangan memang unggul di 114 daerah. Hanya saja di tingkat provinsi partai itu masih kalah dibandingkan dengan Gerindra, PAN dan PKB.
“Dengan fakta itu, sejatinya PDI Perjuangan bergabung dengan Partai Golkar, Nasdem dan Hanura untuk memenangkan Ahok di Pilgub DKI Jakarta. Apalagi, citra dan elektabilitas Golkar sebagai salah satu pendukung Ahok akhir-akhir ini terus menanjak,” tutur Iwan.
Terkait opsi PDI Perjuangan untuk mencalonkan Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat, Forum Aktivis 98 menilai hal itu merupakan isyarat bahwa partai tersebut mengakui prestasi yang telah dilakukan oleh keduanya selama memimpin DKI Jakarta.
“Selama ini kinerja Ahok dan Djarot mampu mengatasi banyak persoalan di Jakarta. Karena itu kami masih percaya Ibu Megawati akan melihat keduanya secara obyektif, semata-mata demi kebaikan Jakarta dan warganya,” kata aktivis 98 lain di forum tersebut, Taufan Hunneman.
“Ahok dan Djarot adalah duet kepemimpinan yang terbukti menempatkan konstitusi diatas segalanya dan ini selaras dengan jalan pikiran Ibu Megawati. Karena itu sudah tepat jika PDIP kembali mengusung pasangan ini,” pungkas Taufan.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.