Senin, 27 Juni 22

Aksi Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi Menyoroti Dugaan Korupsi Ketua PKK Kabupaten Dairi

Organisasi Masyarakat yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI ) hari ini kembali turun kejalan untuk menuntut penegakan hukum yang dianggap Tajam kebawah namun Tumpul ke atas. Dalam aksi kali ini, GARANSI menyoroti kasus Dugaan Korupsi Ketua PKK kabupaten Dairi yang dinilai merugikan keuangan Negara dalam hal ini merugikan APBD Pemkab Dairi.

Hambali Limbong yang menjadi Kordinator aksi, yang dilakukan di depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) ini, meminta agar kasus dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana PKK Tahun Anggaran 2016 ini segera di ambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Hambali Limbong menambahkan “ ada yg tidak beres dalam kasus ini, apa karena yang terlibat adalah Istri Bupati? Sehingga kasus ini mandek di Kejaksaan Negeri Dairi? Atau karna apa? Hal itulah yang menyebabkan kami meminta Kejaksaan Negeri Sumatera Utara untuk mengambil alih kasus ini, “tambahnya”

Dalam aksi ini, massa GARANSI membawa keranda mayat yang bertuliskan “ Tangkap Ketua PKK” sebagai simbol bahwa penegakan hukum di Kabupaten Dairi masih sangat lemah.

Aksi Garansi depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Ceko)
Aksi Garansi depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Ceko)

Selain itu juga massa aksi yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa Dairi yang tinggal dan berdomisili medan ini juga membawa satu buah spanduk yang bertuliskan beberapa point yaitu :

1.       Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Mengambil alih serta memanggil Kejari Dairi atas Dugaan Korupsi Dana PKK 1,8 Milyard di duga di petieskan.

2.       Meminta KEJATISU menetapkan status hokum Ny.Dumasi sianturi atas kasus dugaan Korupsi dana PKK T.A 2016 Kab. Dairi Sumatera Utara.

3.       Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk Mengevaluasi kembali kinerja Kejari Dairi

Dalam aksi yang diikuti oleh pemuda dan mahasiswa asal Kabupaten Dairi ini, Hambali sebagai kordinator aksi mengatakan, bahwa mereka akan teris memantau perkembangan kasus dugaan korupsi ini. Dan ia mengungkapkan bahwa, Garansi akan meminta KPK turun tangan jika Kejari maupun Kejatisu tidak menuntaskan kasus ini.

“Kami tidak akan berhenti sampai disini, tidak menutup kemungkinan kita akan datangi Komisi Yudicial (KY) Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita juga sudah kordinasi dengan beberapa organisasi kemasyarakatan Dairi yang ada di Jakarta untuk ikut mengawal kasus ini,” pungkas Hambali.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait