Polemik tentang keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, salah satu calon gubernur yang diperkirakan bakal maju di Pilkada Jakarta 2017, untuk tidak mengambil cuti kampanye seharusnya disudahi dan tinggal menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judicial review UU Pilkada yang diajukan Ahok. Demikian dikatakan Koordinator “Ahok Suporters” Iwan Sulaiman Soelasno melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Iwan menambahkan, pihaknya percaya bahwa masyarakat Jakarta akan bisa memahami keputusan Ahok tersebut.

Sebabnya, sebagai pejabat politik yang dipilih langsung oleh rakyat, Ahok menunjukkan bahwa dirinya masih harus bertanggungjawab terhadap penyusunan APBD 2017.

“Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu kehadiran Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam proses politik penyusunan APBD 2017 sangatlah dibutuhkan,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Iwan, proses politik penyusunan APBD DKI Jakarta pada tahun–tahun sebelumnya kerap diwarnai oleh perdebatan sengit antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD. Bahkan sempat melibatkan pihak pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri.

“Kehadiran Ahok yang terbuka, apa adanya, dan anti korupsi, akan sangat membantu Pemprov DKI Jakarta membangun konsensus politik dengan DPRD untuk memuluskan lahirnya APBD DKI Jakarta 2017,” pungkasnya.