Rabu, 6 Juli 22

Ahok Bingung Mengapa Ariesman Widjaja Nyogok Sanusi

Saat memberi kesaksian dalam kasus suap yang melibatkan mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan pegawainya Trinanda Prihantoro, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan bahwa tidak ada pengembang yang menyatakan keberatan untuk memberikan kontribusi tambahan pembangunan fasilitas ibukota saat Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKSP) Jakarta belum disahkan.

“Tidak ada pengembang yang pernah ngomong. Saya ketemu Ariesman, ketemu bosnya Trihatma tidak ada yang keberatan. Malah Podomoro ini yang sudah bayar, sudah bangun fasilitas,” kata Ahok di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016), seperti dikutip Antara.

Oleh karena itu, Ahok mengaku bingung mengapa Ariesman bisa diduga menyogok anggota DPRD Mohamad Sanusi untuk mengubah isi raperda tersebut.

“Logikanya masa mau nyogok Rp2 miliar kalau mau hilangkan ini (besaran kontribusi 15 persen?) Dia juga gak ada kepentingan kalau sampai bukti pengembang menyuap dewan berarti mereka menusuk saya! Itu saya katakan tidak benar. Anda (Ariesman) berjanji ke saya sudah kirim barang kok nusuk saya diam-diam? Di depan saya saja Tidak pernah mengeluh, keberatan,” tambah Ahok.

Ahok mengatakan, Ia bahkan sudah membuat perjanjian dengan pengembang pada 18 Maret 2014 di kantor Wakil Gubernur saat dirinya masih menjadi Wakil Gubernur, untuk meminta agar para pengembang bersedia untuk memberikan kontribusi awal sebelum RTRKSP disepakati.

“Yang datang Ariesman mewakili Jakpro karena ternyata ada Jakpro juga ada pulau di reklamasi, lalu muara wisesa diwakili Pak Halim, kemudian Pak Beni dari Intiland, dan dari pemda ada Bu Vera Biro Tata Ruang. Mereka tanda tangan dan kami minta kontribusi untuk mengendalikan banjir seperti pengurukan sungai, pembuatan tanggul, jalan inspeksi, rumah susun dan perlengkapannya, tanda tangan,” ungkap Ahok.

“Nilai kontribusi mempergunakan appraisal (penilaian) pihak luar. Jadi sambil menunggu perpanjangan izin prinsip akan mulai pelaksaan pembangunan di pulau reklamasi maka dimulai perhitungan pekerjaan. Dia (Podomoro) malah langsung serah terima rusun Waduk Pluit dan Daan Mogot,” tambahnya.

Seperti diketahui, dalam perkara ini, Ariesman Widjaja dan pegawainya Trinanda Prihantoro, didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi sebesar Rp2 miliar. Suap diberikan agar pasal yang mengatur kontribusi tambahan dalam Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta (RTRKSP) diubah dari tadinya 15 persen menjadi 15 persen dari 5 persen kontribusi.

PT Agung Podomoro Land telah melakukan 10 pembangunan kontribusi tambahan, antara lain Rusunawa Daan Mogot, pengadaan furniture Rusun Pinus Elok dan Cakung Barat, Jalan Inspeksi Kali Ciliwung, Jalan Inspeksi Kali Mookevart I dan Mookevart II, jalan Inspeksi Kali Tubagus Angke, jalan Inspeksi Kali Item Kemayoran, jalan Inspeksi Kali Apuran I dan Apuran II, jalan Inspeksi Kali Sekretaris, pembangunan Tiang PJU jalan Inspeksi Kali Ciliwung, serta inspeksi jalan Kali Jodo.

Ahok yang dihadirkan sebagai saksi perkara mengaku sudah lama kenal Ariesman Widjaja yang tinggal satu komplek dengannya di Pantai Mutiara, Pluit.

“Dia (Ariesman) termasuk angkatan muda yang berhasil menjadi CEO di Podomoro. Di antara teman-teman di Pluit dia sukses, dipercaya macam-macam jabatan. Kami satu kompleks, kalau lagi banjir ketemu,” jelas Ahok.

Dalam perkara ini, Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro didakwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pasal tersebut berisi tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait