Kamis, 7 Juli 22

Adakah yang Masih Mengenang Peristiwa 27 Juli?

Judul di atas diinspirasi oleh kondisi mutakhir lokasi pusat terjadinya peristiwa berdarah pada 20 tahun yang lalu, yaitu penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Bangunan yang sekarang menjadi kantor DPP PDI Perjuangan itu sudah direnovasi total, beda keadaannya dengan saat terjadinya peristiwa dulu. Mungkinkah ini sebuah perlambang, bahwa peristiwa 27 Juli 1996 sudah mulai dilupakan, bahkan oleh eksponen PDIP sendiri.

Untuk peristiwa dengan magnitudo besar, dimensi waktu menjadi relatif, karena peristiwa dimaksud akan selalu tersimpan dalam memori bangsa, seperti halnya Peristiwa 1965 dan Kerusuhan Mei 1998. Demikian juga dengan Peristiwa 27 Juli 1996. Terlebih bila dihubungkan dengan kenyataan, apa yang dicapai PDIP saat ini, tidak bisa dilepaskan dari peristiwa itu.

Demokrasi dan Kesejahteraan

Sampai sekarang belum jelas benar, mengapa pihak PDIP  tidak sepenuh hati mengenang peristiwa tersebut. Padahal peristiwa itu merupakan modalitas awal bagi PDIP dalam meraih kejayaannya hari ini. Salah satunya kemungkinannya adalah,  PDIP sudah memperoleh kompensasi kehormatan yang berlebih sebagai dampak Peristiwa 27 Juli, sehingga peristiwa itu tidak relevan lagi untuk diingat. Bukankah sudah jamak dalam masyarakat kita, kekuasaan dan lingkungan yang berganti menjadikan seseorang dihinggapi amnesia sejarah.

Bagi PDIP saat ini, tentu lebih menggairahkan mengelola kekuasaan, ketimbang memikirkan hal-hal sentimentil terkait Peristiwa 27 Juli. PDIP sedang sibuk memikirkan bagaimana skema paling menguntungkan sehubungan majunya kembali Ahok sebagai Gubernur Jakarta. Atau bagaimana mempertahankan posisi tawarnya bila isu soal perombakan kabinet kembali muncul.

Dari observasi lapangan, kita bisa melihat hampir tidak ada bedanya antara PDIP dengan parpol lainnya, dalam merespons kekuasaan. Tidak ada hal baru yang ditawarkan PDIP, dalam etika dan perilaku anggotanya, dalam mengelola kekuasaan. Yang terjadi saat ini dinamika politik terlalu transaksional dan pragmatis. Dua dasawarsa setelah peristiwa 27 Juli dan Reformasi, demokrasi yang sehat masih jauh dari harapan. Nilai tertinggi dari demokrasi saat ini adalah adanya partisipasi langsung dari rakyat, selebihnya adalah politik uang dan segala macam trik untuk memperdaya rakyat. Fenomena yang kemudian disebut sebagai demokrasi prosedural.

Sebagai partai yang paling berkuasa saat ini, PDIP memiliki momentum historis untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Maksudnya, demokrasi yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Bila demokrasi tidak membawa kemaslahatan pada rakyat, akan menjadi bumerang bagi rezim saat ini. Jangan salahkan rakyat, bila rakyat merindukan kembali masa lalu, dalam hal ini Orde Baru, karena di masa itu sembako lebih mudah didapat, meski dalam suasana politik yang sangat otoriter. Dalam menghadapi kasus vaksin palsu saja, atau tak kunjung turunnya harga daging sapi, rezim sekarang terlihat agak gagap.

Generasi Baru Elite Politik

Peristiwa 27 Juli 1996 juga melahirkan politisi generasi baru, figur yang lebih segar, utamanya dari segi gagasan dan perilaku. Beberapa yang bisa disebut adalah Teten Masduki dan Budiman Sujatmiko. Dua nama ini tidak bisa dilepaskan dari peristiwa tersebut, meskipun pada saat kejadian, mereka bukanlah kader PDI (belum memakai label perjuangan).

Budiman Sujatmiko adalah Ketua Umum PRD, dimana Budiman bersama aktivis PRD lainnya, hampir setiap hari berorasi di halaman Kantor DPP PDI. Oleh penguasa saat itu, rezim Soeharto, Budiman dan PRD dikambinghitamkan sebagai dalang kerusuhan tersebut. Cerita selanjutnya kita tahu, Budiman sempat melarikan diri dan kemudian tertangkap. Di masa reformasi, Budiman menyatakan bergabung dengan PDIP, dan karir politiknya sukses melalui PDIP.

Soal bagaimana asal mula kedekatan Teten Masduki dengan PDIP, bagi saya sendiri tidak terlalu jelas. Namun kalau kita mengingat bahwa Teten di masa itu merupakan Kepala Divisi Perburuhan di YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), kita menjadi sedikit paham bagaimana keterkaitannya. Posisi kantor YLBHI (Jalan Diponegoro) berdekatan dengan lokasi peristiwa, sudah umum diketahui, bahwa kantor mereka dijadikan tempat evakuasi bagi korban yang terluka atau cidera dalam bentrokan itu. Hampir semua pengurus dan staf ikut mengurus korban, seperti Mulyana W Kusumah (almarhum), Cak Munir (almarhum), termasuk Teten Masduki. Rupanya sejak peristiwa inilah sudah dirintis hubungan baik antara Teten Masduki dan PDIP, khususnya dengan figur Megawati.

Budiman dan Teten kini telah memetik hasil atas andil mereka dalam peristiwa 27 Juli. Bukan hanya Teten dan Budiman,  sejumlah mantan aktivis anti rezim Orde Baru lain, telah memiliki gerbong tersendiri untuk merapat pada kekuasaan, salah satunya adalah Hilmar Farid (Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Kehadiran mereka diharapkan membawa kultur baru elite politik, menggantikan kultur sebelumnya, yang dulu diperkenalkan oleh Golkar, yang sekadar meng-copas (copy paste) kebijakan penguasa. Para mantan aktivis itu memiliki kelebihan dibanding politisi pada umumnya, yakni akses mereka yang kuat pada rakyat, berdasar pengalaman mereka di masa perlawan (terhadap Orde Baru) dulu. Jadi paralel dengan klaim PDIP sebagai partai wong cilik.

Namun bisa juga yang terjadi adalah sebaliknya. Para mantan aktivis itu karena kesibukannya, akhirnya larut juga dalam kultur (tradisi) Golkar. Tanda-tanda kecil ke arah sana sudah mulai tampak, para mantan aktivis yang masuk ke lingkaran Istana, sudah mulai sulit dihubungi para sejawatnya di luar. Mereka seolah sudah tenggelam dalam pusaran kekuasaan. Namun semoga sinyal itu tidak benar seluruhnya. Ibarat bunyi pepatah: teman lama sulit dilupakan.

Aris Santoso, analis TNI dan Polri.

 

 

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait