4 Sumber Pendanaan Siap Kucurkan Bantuan Untuk UMKM di Kaltara

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie menyebutkan, ada 4 sumber pendanaan yang siap kucurkan bantuan untuk UMKM di Kaltara. Bantuan tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, yang membutuhkan modal.

Keempat sumber bantuan pendanaan yang dapat dimanfaatkan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) itu, antara lain Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Wirausaha Pemula (WP), dan Ultra Mikro (UMi).

“Sesuai data di Disperindagkop-UMKM Kaltara, terdapat 12.223 pelaku UMKM yang ada di wilayah ini. Terdiri dari 9.676 usaha mikro, 1.978 usaha kecil, dan 569 usaha menengah. Namun sayang, dari sekian banyak pelaku UMKM tersebut, sejauh ini belum banyak yang mengetahui bagaimana caranya mendapatkan bantuan modal dari pemerintah,” ujar Irianto, Senin (18/2/2019).

Irianto mengharapkan, melalui 4 sumber pendanaan itu, para pelaku UMKM yang membutuhkan modal bisa terbantu. Seperti bantuan dari lembaga pemerintah yang menyediakan bantuan dana bagi UKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Dari itu, Disperindagkop terus berupaya memberikan fasilitas untuk mendapatkan program bantuan bagi UMKM di Kaltara.

“Bantuan dana untuk pelaku UMKM ini, dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang memiliki syarat-syarat yang sudah ditetapkan. salah satunya memiliki usaha yang bergerak di bidang koperasi atau UMKM,” urainya.

Melalui LPDB – KUMKM misalnya. Tahun ini, lembaga di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM itu, masih berlanjut menyalurkan dana modal bagi para pelaku usaha di Kaltara. Hanya saja, diakui Gubernur, beberapa pelaku usaha masih kesulitan mengakses pengajuan proposal bantuan LPDB.

“Seperti tahun sebelumnya bantuan LPDB dari 18 UKM yang mengajukan proposal, hanya ada 5 yang disetujui. Ini karena kebanyakan pelaku UMKM tidak memahami prosedur dan syarat-syaratnya,” kata Irianto.

Dari hasil komunikasi dengan Kepala LPDB, ungkap Irianto, tahun ini standar kriteria usulan bantuan LPDB ada 13 kriteria atau lebih sedikit dibanding tahun lalu sebanyak 24 kriteria. Hal tersebut menurut Irianto dapat mempermudah mengajukan proposal bantuan.

Sama halnya dengan LPDB, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop-UMKM) Provinsi Kaltara Hartono, Hartono mengungkapkan bahwa bantuan KUR juga harus melalui beberapa persyaratan.

Untuk tahun ini, papar Hartono, program KUR masih menunggu sosialisasi dari kementerian. Karena setiap tahun jumlah bantuan KUR berubah, begitu juga dengan target yang harus dicapai.

“Tahun lalu Kaltara ditargetkan sebanyak 432 UKM. Realisasinya, jumlah pelaku UKM yang mengajukan usulan bantuan KUR ada 408 UKM. Dengan besaran pinjaman tiap UKM itu maksimal Rp 25 juta. Demikian juga dengan program bantuan UMi yang baru di-launching tahun lalu. Tahun ini baru akan disosialisasikan,” papar Hartono.

Lebih lanjut dikatakan, sumber dana ketiga adalah bantuan dana bagi pelaku WP. Tahun ini Disperindagkop akan melakukan sosialisasi mengenai Petunjuk Tenis (Juknis) terbaru untuk bantuan dana bagi pelaku WP. Karena bantuan WP ini berbeda dengan bantuan KUR, pasalnya bantuan WP ini tidak ada pengembalian dana bantuan bagi pelaku usaha WP. Bantuan WP diserahkan sepenuhnya kepada pelaku WP.
Semua WP di Kaltara, kata Hartono, dapat mengusulkan bantuan ini. Mengenai kelayakan penerima bantuan WP, ditentukan melalui diverifikasi dari kementerian. Tahun ini bantuan bagi pelaku WP nilainya Rp 10 juta hingga Rp 12 juta tiap pelaku WP.

“Tahun lalu besaran bantuan bagi pelaku WP sebesar Rp 13 juta. Yang mendapatkan bantuan hanya dua orang, dari Tarakan. Untuk yang dari Bulungan, telah mengajukan sebanyak 10 WP, namun tidak dapat, karena kurang melakukan komunikasi,” pungkasnya.