Rabu, 6 Juli 22

32.000 Penduduk Belum Lakukan Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Nunukan, Pemkab Akan “Jemput Bola”

Menyikapi banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Nunukan, Pemkab akan lakukan berbagai langkah, salah satu diantaranya dengan melakukan pelayanan ‘jemput bola’ ke Sekolah setingkat SMA bagi potensi wajib KTP.  Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid kepada indeksberita.com.

Laura juga mengungkapkan, selain menggunakan cara menjemput bola, untuk menuntaskan perekaman (e-KTP) pihaknya juga akan memaksimalkan layanan reguler di kantor Kecamatan dan Disdukcapil dalam setiap hari kerja. Serta memberikan kesadaran kepada masyarakat, tentang pentingnya dokumen kependudukan.

“Selain itu, kita juga akan membangun kesadaran arti penting kepemilikan dokumen kependudukan, melalui Sosialisasi, himbauan/edaran dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah RT/ desa/kelurahan/kecamatan,” ujar Laura kepada indeksberita.com, Minggu (24/6/2018)

Laura juga menekankan bahwa terkait perekaman e-KTP, perlu ada keseimbangan peran antara masyarakat dengan pemerintah tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan karena perekaman e-KTP tersebut sudah dimulai sejak 2011.

“Perekaman (e-KTP) itu sendiri sudah dimulai sekitar 8 tahun lalu atau sejak 2011 melaui layanan reguler di Kantor Kecamatan / Disdukcapil dan layanan langsung ke Kecamatan, artinya jangkauan layanan sudah cukup luas dan lama dilakukan,” paparnya.

Sehingga jika ada penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP sampai sekarang, Laura mempertanyakan apakah orang tersebut memang penduduk Nunukan atau penduduk tersebut tidak pernah melakukan aktivasi berkenaan dgn pembaharuan data kependudukan.

“Apakah penduduk yg bersangkutan selama ini memang ada dan tinggal di wilayah Nunukan? atau penduduk tersebut tidak pernah melakukan aktivasi berkenaan dgn pembaharuan data kependudukan, seperti pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran,” sambung Laura.

Dari informasi yang diperoleh redaksi indeksberita.com, jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP mencapai 32 ribu jiwa. Mengenai jumlah tersebut, Laura meluruskan bahwa terjadi perbedaan antara data berdasarkan layanan dengan Data Konsolidasi Bersih dari Kemendagri.

“Terkait basis data ada perbedaan antara data layanan dan Data Konsolidasi Bersih dari Kemendagri tentang jumlah penduduk. Kalau data berdasarkan layanan memang ada sekitar 32 ribu jiwa, tapi data konsosolidasi bersih dari Kemendagri sekitar 13 ribu jiwa,” pungkas Laura.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait