Rabu, 30 November 22

174 Presidium, Bentuk Forum Konsultasi Percepatan Calon DOB

Daerah Otonomi Baru masih dalam moratorium. Peraturan Pemerintah mengenai Desain Besar Penataan Daerah dan Disain Penataan Daerah, belum terbentuk. Tetapi hal tersebut tak membuat presedium  DOB di seluruh Indonesia patah semangat. Berbagai cara tetap mereka lakukan sebagai bentuk perjuangan mereka dalam menciptakan kesejahteraan, melalui pemekaran di wilayahnya. Forum Konsultasi Percepatan Calon DOB (FKPC-DOB) seluruh Indonesia

Pemnetukan Forum Konsultasi Percepatan Calon DOB (FKPC-DOB) seluruh Indonesia dilakukan pada Senin (15/5/2017), di Gedung DPD RI Jakarta. Tak kurang dari 174 Presidium dari Calon Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) melakukan Silaturahim Nasional, dan sepakat dalam 1 misi, dan bergabung dalam 1 Forum tadi, dan mengangkat Sehan Salim Landjar, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, sebagai Ketua Umumnya.

Agenda dari Forum tersebut antara lain adalah,menndesak Pemerintah Pusat agar secepatnya menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang  Desain Besar Penataan Daerah  dan Desain Penataan Daerah sebagai peraturan teknis turunan dari pada UU 23 tahun 2014, dan meminta Pemerintah segera menerbitkan PP  Persiapan  Calon DOB yang sudah menyelesaikan kelengkapan administrasinya.Rapat Pembentukan Forum Konsultasi Percepatan Calon DOB di DPD RIRapat Pembentukan Forum Konsultasi Percepatan Calon DOB di DPD RI (Foto istimewa)

Sehan Salim kepada awak Media mengatakan bahwa pemekaran daerah melalui DOB adalah hak dari setiap daerah sesuai dengan undang-undang. Dengan terbentuknya Forum Konsultasi Percepatan Calon DOB seluruh Indonesia tersebut, pihaknya berharap pemerintah akan lebih memperhatikan terkait aspirasi mereka.

“Otonomi adalah hak daerah dan itu dijamin undang-undang dan tidak ada jalan daerah maju kecuali dengan DOB. Oleh karena itu amanah ini akan kita jalankan sebaik mungkin. Selama ini mungkin pemerintah pusat berpikir kita tidak penting karena kita berjuang masing-masing, oleh karena itu kekuatan 174 CDOB diseluruh Indonesia kita satukan kita maju bersama, jika kita bersatu kita akan kuat,” paparnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa pemekaran atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) saaat ini masih moratorium. Tapi presiden mengungkapkan bahwa pemekaran sebuah daerah bisa saja dilakukan, atau pemerintah akan membuka moratorium itu, namun dengan seleksi yang sangat ketat.

“Saya akan berusaha untuk membuat seleksi ketat, akan kita hitung benar akan kita kalkuasi betul bahwa setiap rencana untuk otonomi baru baik kabupaten, kota, provinsi, harus kalkukasinya matang. Hitungannya juga hitungan yang detail dan matang,” papar Presiden disela-sela kunjunganya di Nias beberapa waktu lalu.

Terkait  ketatnya seleksi untuk sebuah Pemekaran seperti yang dipersyaratkan Pemerintah, Lumbis, Wakil Ketua Lit Bang- IT Presidium DOB Kabudaya Perbatasan yang pada kesempatan itu dilantik secara aklamasi sebagai Koordinator Calon Pemekaran DOB se Kalimantan, mengungkapkan bahwa pemerintah seharusnya juga segera merealisasikan seleksi Pembentukan DOB tersebut.

“Terkait seleksi secara ketat dari Pemerintah untuk sebuah Pemekaran DOB, saya sepakat dan kami dari calon DOB Kabudaya Perbatasan sudah sangat siap. Berpulang kepada pemerintah lagi sekarang, kapan akan melakukan seleksi tersebut,” ungkapnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait