Senin, 27 Juni 22

13 Catatan dan Harapan Komisi III DPR untuk Tito

Di sejumlah tempat angka 13 dipercaya membawa kesialan. Tapi bagi Komisi III DPR, angka itu bermakna sebagai 13 catatan dan harapan untuk calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian.

Sebelum uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri usai di ruang Komisi III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2016), Ketuq Komisi III Bambang Soesatyo membacakan ke-13 catatan dan harapan itu.

Pertama, Kapolri yang terpilih harus memiliki program unggulan yang berbeda dengan calon Kapolri sebelumnya.
Ke-2, Komisi III berharap agar reserse tidak melakukan kriminalisasi pada sebuah kasus yang tengah diselidiki.

Ke-3, perlu dilakukan reformasi internal mulai dari rekrutmen hingga penerapanreward and punishment dalam kinerja kepolisian ke depannya.

Ke-4, Komisi III berharap agar Polsek menjadi ujung tombak dari kepolisian dalam menyelesaikan permasalahan kriminal di masyarakat.

Ke-5, Polri diharapkan tidak dicitrakan sebagai lembaga yang paling korup.

Ke-6, dalam penanganan terorisme Polri diharapkan tidak melanggar HAM.

Ke-7, Polri memerlukan konsep jitu untuk menyelesaikan konflik antara Polri dan KPK. Komisi III, karena kerap terjadi tumpang tindih yang berujung konflik dalam penanganan kasus korupsi.

Ke-8, Polri diharapkan bisa bekerja lebih baik dengan TNI untuk menghindari konflik antara Polri dan TNI. Terlebih ke depannya ada wacana pelibatan TNI secara aktif dalam pemberantasan terorisme yang selama ini menjadi wilayah kerja Polri.

Ke-9, diperlukan konsep dalam sistem pembinaan karir dan diharapkan sistem pembinaan karir di Polri menjadi lebih terbuka dan profesional.

Ke-10, Komisi III menilai perlu ada aksi afirmasi yakni kesempatan perempuan dalam menduduki jabatan di Polri.

Ke-11, Kapolri baru perlu strategi membangun polri yang berkarakter. Sebab selama ini Polri masih terjebak dengan citranya yang dinilai kurang baik di mata masyarakat.

Ke-12, Kapolri baru diharapkan sering turun ke daerah mengunjungi Polres dan Polda. Itu berguna untuk melakukan pengecekan kesiapan kepolisian di daerah dalam menjalankan tugasnya.

Dan terakhir, ke-13, diperlukan program gerakan zero corrupction dalam seluruh penerimaan bintara, akademi kepolisian, dan selainnya, sebagai bagian dari upaya membangun postur Polri yang profesional bersih mandiri dan bebas KKN.

Sanggupkah Tito?

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait