Rabu, 6 Juli 22

Negara turut andil menumbuhkan bibit intoleransi

Beberapa kebijakan negara, menurut Setara Institute secara langsung maupun tak langsung turut andil menumbuhkan bibit intoleransi di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi-JK perlu segera menyusun desain menyeluruh tentang penghapusan diskriminasi agama/kepercayaan dan diskriminasi lainnya.

Selain itu, pemerintah juga harus segera mewujudkan sejumlah agenda mendasar terkait persoalan itu.

Pertama, restorasi Ide Konstitusi tentang Kebebasan Beragamabaik melalui perubahan, perbaikan, atau bahkan pembatalan peraturan perundang-undangan yang memunggungi ketentuan konstitusi, seperti Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965,Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 (atau disebut SKB Tiga Menteri) dan beberapa regulasi turunannya di tingkat pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Kedua, menyelesaikan kompleksitas persoalan pendirian rumah ibadah yang nyata-nyata restriktif terhadap “kemerdekaan untuk beribadah menurut agama dan keparcayaan” sebagai sepaket hak dengan “kemerdekaan untuk memeluk agama”, sebagaimana Pasal 9 Ayat (2) UUD 1945.

Ketiga, menghentikan kriminalisasi terhadap keyakinan dan segera membebaskan para “tahanan nurani” (prisoners of conscience) yang dipenjara karena pandangan dan keyakinannya yang berbeda dengan pandangan dan keyakinan mayoritas.

Keempat, menghadirkan negara melalui penegakkan hukum untuk meminta pertanggungjawaban legal dan memulihkan hak-hak korban pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.(na)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait